PWNU Sulteng Akan Bedah Pemikiran Gus Dur

Sabtu, 30 Januari 2010


KS -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) akan menggelar bedah pemikiran KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-32 NU pada Maret 2010 di Makassar, Sulawesi Selatan. Demikian diberitakan Kompas.com, Jumat (29/1).

"Kami sudah memutuskan Bedah Pemikiran Gus Dur akan dilaksanakan pada 11 Februari 2010 di Palu, setelah melakukan konsultasi dengan Wahid Institute. Mereka sudah siap dan ini sudah disepakati bersama NU Sulteng dan Pengurus Besar NU," kata Sekretaris Panitia Pelaksana Basron Muhammad, di Palu, Jumat (29/1/2010).

Dia mengatakan, kegiatan tersebut sebelumnya sudah dijadwalkan pada 27 Januari 2010, tetapi karena ada kendala sehingga pelaksanaannya diundur.

Basron mengatakan, bedah pemikiran almarhum Gus Dur tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari Muktamar ke-32 NU di Makassar, 22-27 Maret mendatang.

Dia mengatakan, kegiatan itu akan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua PBNU Prof Dr H Said Agil Siradj, Dr H Lukman S Thahir MA (Rektor Universitas Alkhairat Palu), dan Pendeta Damanik (tokoh agama Kristen di Sulteng).

Sementara dari Wahid Institute akan hadir Maria Ulfa Ansori, Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU.

Basron mengatakan, bedah pemikiran Gus Dur tersebut penting, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, karena selama ini Gus Dur dinilai tidak begitu dekat dengan masyarakat Indonesia timur.

"Selain karena kesiapan narasumber, kebetulan kegiatan pramuktamar juga diundur menjadi 12 Februari," kata Basron.

Dia mengatakan, pramuktamar yang berlangsung di Palu tersebut akan dihadiri Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan sejumlah kandidat ketua umum PBNU yang akan bertarung di arena Muktamar ke-32 di Makassar nanti.

Pramuktamar tersebut akan berlangsung di salah satu hotel bintang lima di Palu.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi sebagaimana dikutip dari laman NU online mengatakan, calon ketua umum (tanfidziyah) PBNU yang akan menggantikannya haruslah seorang manajer agar dapat merealisasikan berbagai agenda NU lebih konkret.

Hasyim Muzadi mengatakan, ketua tanfidziyah harus mampu menjalankan kegiatan-kegiatan konkret di lapangan berupa proyek-proyek NU, seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dia mengatakan, NU saat ini tidak hanya bisa diatur dengan karisma tokoh atau kiai, tetapi juga dengan sistem dan manajemen.

Hasyim berharap, pola kepemimpinan karismatik dalam NU diimbangi dengan manajemen keorganisasian yang lebih rapi
Sumber:
http://regional.kompas.com/

Lingkungan Tambang Emas Poboya di Palu Rusak Parah

KS -- Lingkungan di sekitar lokasi pertambangan emas rakyat Poboyo, Palu, Sulawesi Tengah, rusak parah akibat ekploitasi massal dalam dua tahun terakhir. Demikian diberitakan Antara, Jumat (29/1).

Perbukitan di Poboya tampak gundul dengan bongkahan tanah sisa galian tambang berserakan, demikian pengamatan wartawan ANTARA di Poboya, Jumat.

Pohon-pohon sudah jarang karena dibabati oleh para penambang dan sungai Poboya sudah dicemari sianida dan air raksa, zat yang digunakan penambang untuk memisahkan emas dan logam lainnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulteng Wilianita Selviana mengatakan, aktivitas penambangan emas di Poboya sebaiknya dihentikan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula.

"Aktivitas penambangan di Poboya harus dimoratorium beberapa tahun agar kelestarian alam pulih kembali," katanya.

Pemkot Palu berulang kali berusaha menertibkan para penambang liar dengan harapan bisa mengurangi kerusakan lingkungan.

Bahkan Polda Sulteng segera turun tangan untuk mengamankan aktivitas penambang yang sudah tidak lagi memperhatikan rambu-rambu kelestarian alam.

Jumlah penambang di Poboya sekarang diperkirakan mencapai 7.000 orang yang berasal dari Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Manado (Sulawesi Utara), dan sebagian berasal dari Gorontalo, dan Sulawesi Selatan.

Areal pertambangan emas rakyat di 15 kilometer arah timur Kota Palu itu luasnya sekitar 20 hektare.
Sumber:
http://www.antara.co.id

Walhi Sulteng Desak Pemerintah Tutup Tambang Emas Poboya

Rabu, 27 Januari 2010

Walhi Sulteng Desak Pemerintah Tutup Tambang Emas Poboya
KS/MI: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Tengah (Sulteng)
mendesak pemerintah menghentikan aktivitas pertambangan Poboya di Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, karena sampai kini kawasan itu belum memiliki legalitas.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulteng Silviana Willianita, Rabu (27/1), tuntutan penutupan sejak lama diajukan Walhi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng dan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Kenyataannya sampai sekarang belum ada tindakan.

Berdasarkan data Walhi Sulteng sedikitnya 12 penambang meninggal sejak tambang tersebut dikelola secara massal pada 2009. Namun, bila ada korban tewas selalu ditutupi oleh para penambang maupun pihak-pihak yang diduga kuat menjadi backing areal yang masih menjadi konsesi PT Citra Palu Minerals anak perusahaan Bakrie Group itu.

Akibatnya, korban tewas akibat aktivitas penambangan di lokasi itu jarang yang terpublikasikan. "Selama ini peristiwa korban tewas di tambang Poboya ditutup-tutupi," kata Silviana di Palu.

Sementata itu, berdasarkan pantauan Media Indonesia di lapangan kondisi lingkungan di kawasan pertambangan emas ilegal di Kelurahan Poboya semakin memprihatinkan. Gunung dan perbukiktan yang dijadikan lokasi pertambangan kerusakannya makin parah akibat digerus. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan bencana.

Setahun lalu, sebelum terjadi penambangan, kawasan pegunungan poboya masih hijau. Gunung masih ditutupi belukar dan tebingnya sangat terjal. Saat ini kawasan tersebut dipadati oleh sekitar 8.000 penambang ilegal, termasuk warga pendatang dari luar Sulteng. Sedangkan jumlah mesin pengolah emas hampir 2.000 unit. (HF/OL-01)

Sekolah Tergenang, Ratusan Siswa di Parimo Belum Bisa Sekolah

Jumat, 22 Januari 2010


KS/ANTARA News - Ratusan siswa di Tinombo dan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dua hingga tiga hari mendatang belum bisa masuk sekolah karena tujuh unit sekolah di daerah itu porak-poranda diterjang angin ribut pada Selasa (19/1).

"Kemungkinan mereka akan kami bangunkan tenda darurat untuk belajar. Tujuh sekolah di daerah ini sama sekali tidak bisa digunakan. Bahkan ada yang rata dengan tanah," kata Wakil Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, yang dihubungi dari Palu, Kamis petang.

Sejak angin ribut memporak-porandakan empat kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Selasa hingga Kamis ratusan siswa belum bisa sekolah. Selain kehilangan tempat belajar, sebagian mereka juga masih trauma.

Wabup Samsurizal mengatakan, pemerintah daerah tengah mengupayakan agar siswa tersebut sudah bisa sekolah paling lambat Senin (25/1) meski hanya di bawah tenda-tenda darurat.

"Penanganan sekolah termasuk agenda mendesak yang harus diselesaikan pascabencana ini," kata Samsurizal.

Dia tidak merinci gedung sekolah apa saja yang rusak tersebut. Samsurizal hanya mengatakan, sebagian besar sekolah dasar.

Anggota Komisi IV (Kesra) DPRD Sulteng, Listiwaty yang sedang berada di lokasi bencana bersama sejumlah anggota DPRD lainnya membenarkan bahwa penangan sekolah di daerah itu mendesak.

"Pantauan kami saat ini sekolah banyak yang rusak. Ini perlu penanganan segera agar siswa bisa sekolah secepatnya," kata Listiwaty.

Selain fasilitas sekolah, gedung cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi bagi masyarakat di Parigi Moutong juga rusak.

Ketua Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulteng, Nawawi S Kilat mengatakan, selain sekolah cagar budaya yang terletak di Kecamatan Tinombo tersebut mengalami kerusakan parah.

Menurut Nawawi, gedung bersejarah itu perlu dibangun kembali agar nilai-nilai kejuangan bagi masyarakat Parigi Moutong tetap terpelihara melalui simbol bangunan tersebut.

"Gedung ini termasuk salah satu Gedung Nasional yang ada di Tinombo. Gedung ini memiliki nilai sejarah bagi masyarakat, makanya perlu dipertahankan," kata Nawawi.

Dia mengatakan, pemerintah Provinsi Sulteng harus mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan kembali gedung tersebut. Apalagi saat ini kata Nawawi gedung-gedung bersejarah di Sulteng sudah langka.

"Pemerintah jangan membiarkan ini. Anggarannya harus dialokasikan segera," katanya.

Selain gedung nasional, rumah adat yang belum lama ini dibangun di daerah itu juga sebagian fisiknya rusak.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkirakan, kerugian bencana angin ribut yang menerjang empat kecamatan di wilayah pesisir bagian utara kabupaten itu mencapai Rp2 miliar lebih.

Hingga kini pemerintah setempat sedang menunggu distribusi bantuan dari Dinas Provinsi untuk penanganan darurat berupa bantuan sembako dan pakaian.

Bencana tersebut merupakan bencana terparah setelah sebelumnya banjir bandang juga menghajar Parigi Moutong pada 27 Juli 2007. Meski tidak ada korban tewas, namun 127 orang mengungsi dan 96 orang dirawat inap dan jalan.(*)

HIPMI: Listrik Hambat Investasi di Sulteng

Minggu, 17 Januari 2010

HIPMI: Listrik Hambat Investasi di Sulteng

Palu (ANTARA News) - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa menyebut krisis listrik sebagai masalah klasik bagi dunia investasi di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).

"Listrik sangat penting bagi investor untuk menjalankan usahanya, kalau listriknya sering byar pet bagaimana mungkin investor mau melirik Sulteng," kata Erwin Aksa saat berkunjung ke Palu, Sabtu.

Menurutnya, Pemprov Sulteng perlu menghadap ke pemerintah pusat agar memperhatikan krisis listrik di Sulteng agar tidak terus tertinggal dibanding daerah lain.

"Bagaimana mau maju, jika kebutuhan dasar berupa listrik belum terpenuhi," kata Erwin.

Sumber kelistrikan di Sulteng saat ini bersumber dari PLTU Palu yang berdaya 2x13,5 MegaWatt/MW, PLTD Silae (20 MW), serta sumber lainnya yang tersebar di setiap kabupaten yang dayanya tidak lebih dari 50 MW.

"Itu cukup untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga tapi kalau untuk kebutuhan industri berskala besar daya sebesar itu belum mencukupi," katanya.

Selain listrik, lanjut Erwin, masalah infrastruktur juga menjadi kendala investasi di Sulteng.

"Banyak jalan yang menjadikan akses utama ke suatu daerah tujuan investasi kondisinya rusak atau justru belum terbangun, dan ini menjadi masalah serius," katanya.

Menurut Erwin, ketersediaan infrastruktur akan menciptakan efisiensi dan memangkas ongkos investasi.

HIPMI meminta pemerintah agar lebih memperhatikan infrastruktur sehingga calon investor bisa merasa lebih nyaman.

"Yang jelas listrik dan infrastruktur menjadi masalah mendasar yang segera diatasi agar investor lebih tertarik," katanya.(*)

UNTAD Masuk 50 Universitas Menjanjikan versi DIKTI

Rabu, 13 Januari 2010

KS-- 50 Universitas Menjanjikan versi DIKTI ini, merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai kredibilitas Nasional dan mempunyai keinginan untuk dapat bekerja sama secara International.


DIKTI adalah Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional. Dikti mempromosikan 50 Universitas berikut sebagai referensi bagi para siswa untuk menentukan masa depan pendidikannya kelak. Juga dapat dijadikan tolak ukur Universitas di negeri ini untuk semakin serius di dunia Pendidikan.

- Ahmad Dahlan University : www.uad.ac.id
- Airlangga University : www.unair.ac.id
- Atma Jaya Catholic University Jakarta : www.atmajaya.ac.id
- Atma Jaya University Yogyakarta : www.uajy.ac.id
- Bandung Polytechnic for Manufacturing : www.polman-bandung.ac.id
- Bandung State Polytechnic : www.polban.ac.id
- Bina Nusantara University : www.binus.ac.id
- Bogor Agricultural University : www.ipb.ac.id
- Bunda Mulia University : www.bundamulia.ac.id
- Diponegoro University : www.undip.ac.id
- Gadjah Mada University : www.ugm.ac.id
- Indonesian Institute of the Arts, Jogja : www.isi.ac.id
- Indonesian Institute of the Arts , Denpasar : www.isi-dps.ac.id
- Indonesian Institute of the Arts , Surakarta : www.stsi-ska.ac.id
- Institut Teknologi Bandung : www.itb.ac.id
- Institute Teknologi Sepuluh November : www.its.ac.id
- Jakarta Institute of the Arts, The : www.ikj.ac.id
- Jember University : www.unej.ac.id
- Jenderal Soedirman University : www.unsoed.ac.id
- Maranatha Christian University : www.maranatha.edu
- Merdeka University – Malang : www.unmer.ac.id
- Muhammadiyah University of Malang : www.umm.ac.id
- Muhammadiyah University of Surakarta : www.ums.ac.id
- Padang State Polytechnic : www.polinpdg.ac.id
- Padang State University : www.unp.ac.id
- Padjadjaran University : www.unpad.ac.id
- Palangkaraya University : www.upr.ac.id
- Pancasila University : www.univpancasila.ac.id
- Parahyangan Catholic University : www.unpar.ac.id
- Pasundan University : www.unpar.ac.id
- Pelita Harapan University : www.uph.ac.id
- Sanata Dharma University : www.usd.ac.id
- Satya Wacana Christian University : www.uksw.edu
- Sebelas Maret University : www.uns.ac.id
- Soegijopranata Catholic University : www.unika.ac.id
- Sriwijaya University : www.unsri.ac.id
- State University of Malang : www.malang.ac.id
- State University of Medan : www.unimed.ac.id
- Supra School of Bussiness and Computer : www.supra.ac.id
- Tadulako University : www.untad.ac.id
- Telkom School of Engineering : www.stttelkom.ac.id
- Udayana University : www.unud.ac.id
- University of 17 Agustus 1945, The : www.untag-sb.ac.id
- University of Bengkulu : www.unib.ac.id
- University of Indonesia : www.ui.ac.id
- University of Mataram : www.unram.ac.id
- University of Surabaya : www.ubaya.ac.id
- Widyagama University of Malang : www.widyagama.ac.id
- Windya Mandala Catholic University Surabaya : www.wima.ac.id
- Yogyakarta State University : www.uny.ac.id  

Hem, berita membanggakan.....

Yayasan Sampoerna Sediaka Beasiswa Penuh Untuk Pelajar asal Sulteng!

Selasa, 12 Januari 2010




Kompasonline. Beasiswa ini khusus mereka yang mengambil jurusan dalam salah satu bidang studi antara lain Teknik Pertambangan, Geologi, Metalurgi, Sipil, Elektro, Mesin, Kimia, Lingkungan, Kimia Murni, serta semua bidang studi baik di ITB, Untad, atau Unhalu.
Selain tidak mampu secara ekonomis, calon penerima beasiswa Program Beasiswa Rio Tinto ini harus mampu menunjukkan prestasi akademis cemerlang, berkepribadian terpuji, serta punya jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk menempuh pendidikan sarjana di bidang studi sains maupun non sains .
Program beasiswa ini merupakan kerjasama antara Rio Tinto dan Sampoerna Foundation (SF) untuk menyediakan beasiswa tingkat sarjana (S1) dalam negeri. Khususnya, untuk mereka yang mengambil jurusan dalam salah satu bidang studi antara lain Teknik Pertambangan, Geologi, Metalurgi, Sipil, Elektro, Mesin, Kimia, Lingkungan, Kimia Murni, serta semua bidang studi pada fakultas ekonomi di universitas-universitas dalam negeri yang direkomendasikan oleh Rio Tinto-SF, yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Tadulako (Untad-Palu), serta Universitas Haluoleo (Unhal-Kendari).
Program beasiswa penuh (fullbright) ini ditujukan untuk para siswa yang berasal dari angkatan tahun ajaran 2007/2008 sampai dengan angkatan tahun ajaran 2009/2010. Hanya saja, sebagai persyaratan dasarnya, pendaftar berasal dari keluarga yang berdomisili di Provinsi Sulawesi Tenggara atau Provinsi Sulawesi Tengah. Domisisi diutamakan bagi yang berasal dari Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bagi mahasiswa dari angkatan tahun ajaran 2009/ 2010 harus memiliki nilai akademik rata-rata 7.00 selama masa SMA (semester satu s/d semester enam), tetapi mahasiswa yang berasal dari angkatan tahun ajaran 2007/2008 s/d 2008/ 2009 minimal memiliki Indeks Prestasi (IP) 3.00 di setiap semesternya.
Adapun beasiswa penuh yang diberikan di program ini mencakup biaya pendaftaran ke universitas, biaya kuliah sesuai yang ditentukan oleh universitas, uang saku atau biaya hidup selama masa kuliah, tunjangan buku-buku teks, tunjangan internet, serta tunjangan penelitian yang dilakukan di masa akhir kuliah.
Bagi yang tertarik, informasi, jadwal, serta formulir pendaftaran dapat diperoleh di universitas rekanan (ITB, Untad, dan Unhalu) atau di www.sampoernafoundation.org. Batas pengembalian formulir pendaftaran selambat-lambatnya pada 29 Januari 2010. 

Dua Karyawan Koran Garda Sulteng Menolak Dituduh Memeras

Sabtu, 09 Januari 2010


KS -- Dua karyawan harian Garda Sulteng, Randi Budiman dan Gencar Djarot, menolak dituduh memeras. Ketika diperiksa dalam sidang lanjutan kemarin (7/1) di Pengadilan Negeri (PN) Palu sebagai terdakwa, keduanya membela diri dengan mengatakan tidak pernah terlibat dalam aksi pemerasan terhadap Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Halim Madali, sebagaimana yang dituduh jaksa.

Meski membenarkan menerima uang masing-masing Rp1 juta dari Ruli Haju (terdakwa dalam berkas terpisah), namun keduanya membantah mengetahui sumber uang tersebut. “Saya tidak tahu darimana uang yang dikasih Ruli,” ujar Randy saat ditanya Jaksa Asmah SH.

Kepada majelis hakim yang dipimpin Heru Pramono SH didampingi Didiek Wuryanto SH dan Made Pasek SH, dia mengatakan, uang yang diterimanya dari Ruli itu sifatnya hanya pinjaman.

“Karena memang pernah di bulan Agustus itu saya pernah coba pinjam uang dari Ruli. Karena saya mau ke Makassar. Tapi saat itu dia tidak ada uang. Yang dia kasih itu juga hanya pinjaman. Karena saya bilang akan saya kembalikan sesudah lebaran,” terangnya.

Keterangan yang sama diungkapkan Gencar Djarot. Dia pun mengaku tidak tahu kalau ternyata uang yang diberikan padanya oleh Ruli, adalah uang yang berasal dari Kadis Peternakan, Halim Madali.

Dia mengaku, justru dirinya kaget ketika dipanggil Ruli dan kemudian diberi sejumlah uang. “Waktu itu sekitar tanggal 2 September, saya tiba-tiba di telepon Ruli suruh ke mal (Mal Tatura). Tidak sampai berapa menit di sana, tiba-tiba dia kasih saya uang Rp1 juta,”ungkap ipar dari Ruli itu.

Saat itu dia tidak mencurigai yang bukan-bukan terhadap iparnya. Hanya dia mengaku sedikit kaget. “Memang dua hari sebelumnya anak saya memang sakit, opname di rumah sakit. Ruli tahu itu, dia pun datang kunjung. Mungkin karena itu makanya dia kasih saya uang. Tapi saya tidak tahu darimana uangnya. Hanya dia bilang pakai saja,” tuturnya lagi.

Keduanya pun membantah ikut meneror Kadis tersebut lewat SMS yang maknanya seolah ancaman pemberitaan tentang informasi mengenai adanya penyimpangan penggunaan anggaran pengadaan sapi di dinas itu.

“Karena saya dekat sama pak Kadis, dia sudah menjadi mitra kami makanya saya SMS demikian. Maksud saya bukan mengancam tapi supaya ada klarifikasi dari beliau,” jelas Djarot lagi.

Soal dugaan itu sudah lama keduanya ketahui, namun mereka memang belum mau mempublikasikannya lantaran masih menunggu konfirmasi dari Kadis Halim Madali.

Sementara itu, pengacara keduanya, Andi Makasau SH yang ditemui usai sidang mengatakan, pihaknya tetap meyakini kedua kliennya itu bersih dari tuduhan jaksa. “Sebab tidak ada keterkaitan di antara mereka. Randi dan Djarot tidak tahu darimana sumber uang itu. Sifatnya juga hanya meminjam,” ujarnya saat ditemui usai sidang.

Rencana tuntutan Randi dan Djarot, akan diajukan jaksa pada Kamis pekan depan. Terpisah dari jadwal tuntutan untuk Ruli, Mursang dan Malik yang rencananya akan dituntut Rabu pekan depan. (mda)

Polda Sulteng Pecat Belasan Personel


KS/Metrotvnews.com: Sebanyak 13 orang personel di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dipecat secara tidak hormat karena terbukti melanggar hukum dengan terlibat berbagai kasus. Empat di antaranya berasal dari Kepolisian Resor Palu.

Empat anggota Polres Palu yang dipecat antara lain Brigadir Kepala Robby F. Mongi, Brigadir Satu Syamsuddin, Briptu Andi Isnanto, dan Brigadir Dua Ikhwan Yudiansyah. Upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PDTH) dilangsungkan di Markas Polres Palu, yang dipimpin langsung Kapolres Palu Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andean Bonar Sitinjak. Namun, tiga dari empat polisi yang dipecat tidak hadir.

Personel lainnya yang dipecat adalah Brigadir Syarifudin dari Polres Moutong, Brigadir Kelik Ibrahim dan Bripda Hendrawan dari Satuan Brimob Polda Sulteng, Briptu Untung Musa, Briptu Sakir, dan Bripda Muhammad Faisal dari Polres Morowali, dan Bripda Eko Budi Utomo dari Polres Tojo Unauna. Sementara itu, dari Polda Sulteng ialah Briptu Yusran dan Bripda Fenny Agustin Podungge.

Putusan pemecatan tertuang dalam telegram rahasia yang dikeluarkan Biro Personalia Polda Sulteng. Mereka terbukti melakukan perbuatan yang mencoreng citra kepolisian. Kebanyakan mereka terlibat kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), tindak asusila, disersi, dan penggelapan.(Hafid Laturadja/*****)
Sumber: www.metrotvnews.com

KPU Sulawesi Tengah Segerah Berhentikan Tiga Komisioner



KS -- KPU Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian tiga komisioner karena melanggar kode etik pelaksanaan pemilu, sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan. Ketiga komisioner itu adalah Ketua KPU Kabupaten Banggai, Syamrizal Djaluma, anggotanya Clara Rotinsulu, dan Ketua KPU Kota Palu Amran Bakir Nai.

    Ketua KPU Sulteng Adam Malik di Palu, kemarin, mengatakan sebelum mengeluarkan SK pemberhentian itu pihaknya akan melakukan konsultasi dengan KPU Pusat.

    "Kami akan konsultasi kepada KPU pada Senin (11/1) agar tidak terjadi kekosongan jabatan, serta membahas beberapa hal teknis lainnya," katanya.

    Sebelumnya, DK KPU Sulteng yang diketuai Idham Chalid memberi rekomendasi kepada KPU untuk memberhentikan tiga orang komisioner.

    Pelanggaran kode etik yang dilakukan Syamrizal dan Clara adalah mengubah rekapitulasi penghitungan suara pada hasil Pemilu Legislatif 2009. Sedangkan Amran terbukti menjanjikan sesuatu yang bukan haknya semasa Pemilu," kata Idham Chalid.

    Selain itu, anggota KPU Kota Palu Munawarah, Ketua KPU Banggai Marwan dan Muid dan Nirwan Nur juga direkomendasi untuk diberhentikan selama tiga bulan. Sedangkan Ketua KPU Banggai Kepulauan Nur Sastro dan anggotanya Fidelis Antonius direkomendasikan untuk diberhentikan masing-masing selama enam dan lima bulan, sementara tiga anggota lainnya hanya diberi teguran tertulis.

    Sebelumnya, DK KPU Sulteng menengarai ada tujuh KPU di wilayahnya yang melanggar kode etik pemilu, yakni KPU Kota Palu, KPU Banggai, KPU Banggai Kepulauan, KPU Tolitoli, KPU Tojo Una-Una. Sedangkan KPU Poso dan KPU Parigi Moutong pemeriksaanya tidak dilanjutkan karena tidak cukup alat bukti.

    Adam Malik menegaskan, pihaknya tidak akan mengubah rekomendasi dari Dewan Kehormatan itu karena sudah memiliki kekuatan hkum tetap. "Dalam waktu dekat kami akan melaksanakannya," katanya.

    Taati Aturan

    Sementara itu, KPU Kalimantan Selatan (Kalsel) mengingatkan seluruh calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel yang bertarung pada pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) agar selalu menaati aturan yang berlaku.

    Ketua KPU Kalsel Mirhan di Banjarmasin, kemarin, mengatakan, pihaknya akan selalu melakukan pengawasan terhadap para calon gubernur serta wakilnya yang ikut dalam Pilkada 2010 Kalsel yang dijadwalkan berlangsung 2 Juni 2010.

    Para calon gubernur jangan pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang dan pihak KPU. "Apabila semua calon taat aturan diharapkan Pilkada 2010 Kalsel bisa berjalan lancar dan damai," katanya.

    Untuk itu bagi seluruh masyarakat Kalsel agar bisa ikut melakukan pengawasn terhadap pelaksanaan Pilkada 2010 Kalsel terutama kiprah para calon.

    Menurut dia, apabila nanti terjadi pelanggaran oleh para calon gubernur/wagub Kalsel dalam tahapan atau pelaksanaan Pilkada maka KPU Kalsel akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

    Saat ditanya bagaimana mengenai pengawasan kepala daerah yang kembali mencalonkan diri (incumbent) dalam Pilkada Kalsel, Mirhan menuturkan, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan sesuai apa yang telah ditentukan oleh peraturan.

    "Kami akan melakukan pengawasan terhadap calon incumbent sesuai ketentuan serta peraturan yang telah dibuat dan tidak ada pilih kasih," ucapnya. (Ant)
Sumber: www.suarakarya-online.com

Gempa 5,2 SR Gucang Poso, Sulawesi Tengah

Selasa, 05 Januari 2010



Jakarta (ANTARA News) - Gempa berkekuatan 5,2 skala Richter (SR) berpusat pada 122 kilometer Tenggara Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), terjadi Selasa, pukul 21:36 WIB.

Informasi gempa dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), juga menyebutkan gempa yang berlokasi 2,37 Lintang Selatan-121,25 Bujur Timur, dengan kedalaman 10 kilometer, tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa juga berada pada 136 kilometer Timur Laut Palopo, Sulawesi Selatan; 225 kilometer Tenggara Palu, Sulawesi Tengah; 231 kilometer Barat Laut Kendari Sulawesi Tenggara; dan 1.656 kilometer Timur Laut Jakarta.(*)

Pemprov Sulteng Didesak Percepat Pembebasan Lahan Untuk Bandara Mutiara




TEMPO Interaktif, Jakarta -  Anggota Komisi V DPR- RI, Muhiddin Said meminta Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah mempercepat pembebasan lahan yang diperuntukan perluasan Bandara Mutiara, agar anggaran pembangunan dari pusat dapat segera direalisasikan. “Pembebasan lahan merupakan kewenangan pemerintah daerah, kalau masih lambat lagi, kemungkinan bantuan pusat bisa dialihkan lagi,” Kata Muhiddin M Said Ahad ini (27/12).

Dia mengatakan, rencana pemerintah daerah mengembangkan Bandara Mutiara telah direspon oleh pemerintah pusat melalui dukungan anggaran. Namun semuanya tergantung keterlibatan masyarakat dan proaktif pemerintah daerah ini dalam menyiapkan lahan yang dibutuhkan.

Muhiddin mengakui bahwa memang salah satu syarat agar daerah ini maju dan tumbuh secara sehat dari segi ekonomi diperluakan pembangunan, perbaikan dan peningkatan mutu infrastruktur seperti jalan, bandara dan pelabuhan laut. “Pembangunan ekonomi bisa baik jika transportasi dan sirkulasi perdagangan bisa berjalan maksimal, olehnya infrastruktur penting bagi pengembangan ekonomi," ujarnya.

Dengan demikian timbal balik dari dampak-dampak pembangunan infrastruktur tersebut, bisa memberikan perbaikan ekonomi rakyat secara cepat dan secara otomatis hal itu memberikan kontribusi besar pada pengembangan ekonomi daerah.

Wakil Sulteng di DPR RI ini mengatakan, sudah berupaya semaksimal mungkin berkontribusi mendorong kemajuan pembangunan daerah, hanya saja dibutuhkan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah. “Kalau pemerintah daerah mau ajukan proposal yang baiklah, jangan sampai lebih siap daerah lain, harus cepat dan siap secara data dan meyakinkan, jangan membuat malu kita," imbuhnya.

Ia menegaskan, untuk membantu semua pengembangan infrastruktur, dirinya siap membantu pemerintah dengan syarat mengajukan proposal dan mau melakukan lobi hingga mengawal dan mendesak pemerintah pusat agar dana bisa turun dengan cepat. “Saya bertanggung jawab atas pembangunan di Sulteng, berjanji akan memprioritaskan dana pembangunan bagi Sulteng,” tegasnya.

Merekam Mahasiswi Mandi, Mahasiswa Ditangkap


PALU-MI: Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) ditangkap sesama penghuni kamar kos setelah ketahuan merekam dengan telepon seluler seorang mahasiswi yang sedang mandi. Polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan tindakan tercelanya tersebut.

Is, seorang mahasiswa fakultas hukum universitas negeri di Palu terpaksa berurusan dengan kepolisian Polres Palu, setelah aksinya di pagi hari pada Rabu (30/12) lalu merekam mahasiswi yang sedang mandi dengan telepon seluler. Mahasiswi itu keberatan dengan tindakan pelaku dan mengadukannya ke polisi.

Aksi pelaku diketahui korban saat usai mandi dan hendak memakai sarung. Tiba-tiba korban melihat ada telepon seluler yang mengarah ke dirinya. Korban sontak berteriak meminta tolong.

Teriakan korban membuat penghuni kos lainnya langsung datang. Pelaku tak bisa mengelak dan akhirnya diserahkan ke polisi bersama sebuah telepon seluler sebagai barang bukti.

Kasat Reskrim Polres Palu AKP Stefanus Tamuntuan mengatakan kasus itu masih akan didalami oleh penyidik termasuk soal rekaman dalam kamar mandi yang direkam pelaku terhadap korban.

"Kami sudah menahan tersangka dan menyelidiki kasus asusila itu," ujar Stefanus Tamuntuan, Minggu (3/1). (HF/OL-7)

Warga Palu Segel TVRI Sulteng




PALU--MI: Belasan warga yang mengaku memiliki hak atas tanah di depan kantor TVRI Sulawesi Tengah (Sulteng) menyegel pintu gerbang kantor tersebut di Kota Palu, Kamis (31/12).

Penyegelan tersebut dilakukan karena mereka sempat dilarang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat saat akan mendirikan bangunan di atas sepetak tanah di depan kantor TVRI Sulteng.

Penyegelan pagar menggunakan balok kayu itu hanya berlangsung beberapa saat. Setelah sejumlah petugas Kepolisian Resor Palu Timur menjelaskan kepada warga bahwa tindakan yang dilakukan mereka melanggar hukum, penyegelan berakhir.

Anton, salah satu warga yang melakukan penyegelan mengatakan pihaknya sebenarnya tidak berniat menyegel pintu jika warga diberi hak untuk mengolah sepetak tanah itu. "Kami hanya meminta hak kami untuk berusaha," katanya.

Pelaksana Tugas Kepala TVRI Sulteng Prasojo yang menemui warga mengatakan pihaknya juga tidak memiliki hak untuk melarang seseorang yang akan memanfaatkan
tanahnya.

Tapi, ujarnya, pemanfaatan tanah dengan mendirikan bangunan di sempadan jalan utama tidak diizinkan oleh pemerintah setempat. Oleh karena itu, Prasojo menyarankan warga untuk menyelesaikan permasalahan itu ke Pemerintah Kota Palu.

Usai mendengarkan penjelasan tersebut, belasan warga itu membubarkan diri. Sedangkan kayu-kayu dan patok yang sebagian sudah tertancap diamankan oleh petugas Satpol PP. (Ant/OL-01)  

PLN Palu Berlakukan Pemadaman Bergilir, Gangguan Mendera



Palu (ANTARA News) - PLN Cabang Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), kembali memberlakukan pemadaman bergilir sehubungan adanya gangguan dua unit PLTD Silae serta pengurangan suplai daya dari PLTU Palu.

Manajer PLN Palu I Nyoman Sunana di Palu, Senin, menjelaskan gangguan tersebut terjadi karena kondisi mesin PLTD Silae yang sudah tua.

"Perbaikannya diperkirakan memerlukan waktu hingga satu pekan," katanya.

Sementara suplai daya dari PLTU Palu berkurang hingga 12 MegaWatt (MW) karena adanya perawatan satu unit mesinnya.

"Olehnya pemadaman bergilir terpaksa dilakukan selama enam jam per hari," kata Sunana.

PLTU Palu sendiri berdaya 2x13,5 MW, dan PLTD Silae berdaya 20 MW.

Jumlah daya itu bisa mencukupi kebutuhan listrik Kota Palu, dan sebagian wilayah kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala.

Sunana mengakui kalau masalah krisis listrik di Kota Palu dan Sulawesi Tengah adalah masalah klasik.

Menurutnya, pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah ini.

"Kita hanya minta ketersediaan pemerintah untuk memberikan kemudahan dan dukungan investor yang akan menanamkan modalnya di bidang kelistrikan," ujar Sunana.(*)
 
Support : Copyright © 2011. KORAN SULTENG - All Rights Reserved