Rencana Jalur KA di Sulawesi mulai Diukur

MAMUJU--MICOM: Investor dari China yang akan membangun jalur kereta api untuk menghubungkan sejumlah provinsi di Pulau Sulawesi mulai melakukan pengukuran.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Harry Warga Negara, di Mamuju, Sabtu (26/2), mengatakan, investor dari China yang akan membangun jalur kereta api di Sulbar dan sejumlah provinsi lain di Pulau Sulawesi mulai melakukan pengukuran.

Menurut dia, pembangunan jalur kereta api tersebut segera akan direalisasikan, setelah tahap pengukuran selesai dilakukan investor.

Ia mengatakan pembangunan jalur kereta api tahap pertama di Sulawesi akan dimulai dari Kota Makassar hingga Kota Parepare dan Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sejauh 700 kilometer.

Kemudian, kata dia, pada tahap kedua nanti pembangunan jalur kereta api dari Parepare menuju empat kabupaten di Sulbar yakni Kabupaten Polman, Majene, Mamuju dan Mamuju Utara sepanjang sekitar 550 kilometer.

Selanjutnya pada tahap ketiga, menurut dia akan dibangun dari Kota Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara menuju Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Manado di Sulawesi Utara sepanjang sekitar 1.000 kilometer.

Ia mengatakan investor dari China itu sebelum membangun jalur kereta api antara Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Sulawesi Utara, akan melakukan studi kelayakan dan kajian analisis dampak lingkungan.

"Pembangunan jalur kereta api oleh investor dari China tersebut sebagai bentuk investasi di bidang infrastruktur untuk dapat mengelola kekayaan alam di sejumlah daerah di Sulawesi," katanya.

Menurut dia, pembangunan jalur kereta api di Pulau Sulawesi sudah dikoordinasikan dengan enam gubernur pada 23 Oktober 2010 di Sulbar, dan telah disepakati.

Ia mengatakan dengan dibangunnya jalur kereta api tersebut, nantinya sarana transportasi darat di daerah setempat semakin bertambah guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

"Kami berharap dengan adanya jalur kereta api itu nanti akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah setempat, sehingga terus berkembang seperti di Pulau Jawa," katanya. (Ant/Ol-3)

Read more

Keanekaragaman Hayati Indonesia Kalahkan AS

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN-- Indonesia merupakan negara paling kaya dengan keanekaragaman hayati dibanding negara-negara lain di dunia bahkan mengalahkan Amerika Serikat (AS) yang wilayahnya lima kali lebih luas dibanding Indonesia.

Hal tersebut disampaikan pendiri Mangabay.com, Rhett A.Butler, saat berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Ahad, usai pertemuan dengan anggota Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.

Menurut Rhett, dari hasil penelitian dan data yang mereka dapatkan, keanekaragaman hayati Indonesia, mulai dari laut, udara, dan daratan cukup besar. Seperti jenis mamalia, menurut dia, terdapat 667 jenis, burung sebanyak 1.604 jenis, reptil sebanyak 749 jenis dan tumbuhan 30.000 jenis.

Jumlah tersebut jauh lebih banyak dibanding keanekaragaman hayati yang dimiliki AS, yaitu untuk mamalia sebanyak 468 jenis, burung hanya 888 jenis, reptil 360 jenis dan tumbuhan sebanyak 20.000 jenis.

Potensi yang cukup besar tersebut, kata dia, menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang cukup indah dan kaya dengan berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

Misalnya saja, katanya, keanekaragaman hayati dari tumbuhan bisa dikembangkan menjadi berbagai macam obat-obatan herbal yang jauh lebih ekonomis dibandingkan obat-obatan kimia.

Pengembangan obat-obatan herbal yang bisa dilakukan masyarakat dengan sangat mudah juga tidak memerlukan proses perizinan yang rumit dan berbagai persyaratan yang berbelit, sehingga masyarakat lebih mudah untuk memanfaatkannya untuk obat-obatan dan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kedatangan Rhett ke Kalsel didampingi oleh Asisten Atase Kebudayaan Amerika Serikat (AS), Arend C. Zwartjes. Selain ke Kalimantan Rhett juga melakukan kunjungan ke Sumatra, Sulawesi dan Papua.

Read more

Metro TV & Media Indonesia Beri Dipo 3 X 24 Jam untuk Minta Maaf

Jakarta - Metro TV dan Media Indonesia mengirim somasi kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam terkait pernyataannya yang menyebutkan kedua media tersebut telah menyebarkan berita kebencian terhadap pemerintah. Dipo diultimatum 3x24 jam untuk minta maaf.

"Kami mengisomir Saudara Dipo Alam dan meminta untuk meminta maaf kepada publik," ujar OC Kaligis, pengacara kedua media itu, di kantornya, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, Rabu (23/2/2011).

Kaligis memberikan waktu 3 X 24 jam kepada Dipo Alam untuk segera meminta maaf atas pernyataannya yang telah menyudutkan kliennya.

"Hingga pada pukul 12.00 WIB atau pada tanggal 26 Februari 2011, Saudara Dipo Alam tidak mengindahkan somasi ini, maka kami segera lakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Waktu 3 X 24 tersebut, lanjut OC Kaligis, diberikan kepada Dipo Alam agar Dipo dapat melakukan pertimbangan untuk meminta maaf kepada publik. "Ini sebagai sopan santun dalam hukum, jadi kita beri kesempatan bagi beliau untuk berpikir," kata pengacara gaek ini.

Terkait pasal yang akan disangkakan kepada Dipo Alam, OC Kaligis menyebutkan, Dipo bisa dijerat pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers dan pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

"Ancaman pidananya 2 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 500 juta," ujarnya.

OC Kaligis menjelaskan, Metro TV dan Media Indonesia tidak mengenakan pasal yang sama kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi yang dilontarkan oleh Dipo Alam. "Kalau soal peringatan (Dipo Alam), itu internal mereka saja," ujarnya.

Pada Selasa kemarin, Dipo Alam menyebut tiga media massa yakni Metro TV, TV One dan Media Indonesia, menyebarkan berita kebencian pada pemerintah. Mengkritik pemerintah boleh saja, namun jangan sampai menyebarkan kebencian.

"Metro TV sama TV One. Saya lihat itu waktu saya di Kupang. (Media) Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga, ha ha ha ha," ujar Seskab Dipo Alam di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/2), ketika ditanya soal media apa saja yang terus menjelekkan pemerintah.

Sumber:Adi Nugroho - detikNews

Read more

Anggota Polda Sulteng Tewas Ditembak

Metrotvnews.com, Donggala: Anggota Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah tewas dengan luka tembak di kepala. Jenazah ditemukan di bawah jurang di Dusun Tolomalo, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Rabu (23/2).

Jenazah Brigadir Polisi Satu Aditia Kurniawan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng. Dari lokasi, warga menemukan sepucuk revolver S dan W dengan dua butir peluru serta empat selongsong silinder.

Sebelumnya, korban diduga tewas bunuh diri. Namun, usai diotopsi, korban ternyata tewas ditembak orang. Kepastian diketahui dari visum Reserse Kriminal Kepolisian Resor Purwakarta setelah jenazah tiba di Purwakarta.

Dari visum, tim identifikasi menemukan luka tembak pada kepala dan sejumlah luka lain di tubuh korban. Identifikasi dilakukan usai pihak keluarga korban tidak yakin jika ayah dua anak itu tewas bunuh diri.

Mengetahui suaminya tewas, istri korban tidak kuasa menahan tangis. Keluarga menuntut Markas Besar Polri memberikan keterangan sebenarnya atas kejadian itu. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih balita.(RAS)

Read more

Bank Sulteng Luncurkan Kartu PNS Elektronik sekaligus ATM

PALU--MICOM: PT Bank Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi meluncurkan kartu pegawai negeri sipil elektronik di Palu, Kamis (24/2) malam.

Peluncuran itu berlangsung di sebuah hotel di Palu dengan dihadiri pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah dan pelaku usaha di provinsi itu. Direktur Utama PT Bank Sulteng Ilham Soeroer usai peluncuran mengatakan, kartu pegawai elektronik itu memiliki banyak fungsi, seperti untuk transaksi perbankan atau transaksi keuangan lainnya.

"Kartu elektronik ini juga seperti ATM (anjungan tunai mandiri) yang memudahkan pemiliknya," kata Ilham Soeroer. Dia menargetkan bisa mendapatkan sebanyak 3.000 pengguna kartu pegawai negeri sipil elektronik hingga triwulan pertama 2011.

Saat ini sebanyak 2.000 dari 7.600 PNS di Sulawesi Tengah telah memiliki kartu pegawai elektronik. Para PNS tetap bisa menggunakan kartu elektronik itu meski sudah pensiun.

Sebelumnya pada Kamis pagi, Gubernur Sulawesi Tengah HB Paliudju memulakan pembangunan gedung baru PT Bank Sulteng dengan ditandai peletakkan batu pertama. Gedung yang rencananya berlantai empat itu menghabiskan anggaran sebanyak Rp17 miliar.

Sumber:Media Indonesia

Read more

Pecinta Sepak Bola Sulteng Tolak Pencalonan Nurdin Halid

PALU--MICOM: Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Pecinta Sepak Bola Indonesia (KOPSI) Sulawesi Tengah, Jumat (25/2) pagi, di Palu, turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak pencalonan kembali Nurdin Halid sebagai Ketua Umum PSSI priode 2011-2015.

Dalam orasinya di bundaran Jalan Hasanuddin, Koordinator KOPSI Samsuri menyatakan menolak keras pencalonan kembali Nurdin Halid karena yang bersangkutan pernah dipenjara atas kasus penyeludupan gula impor pada 16 Juli 2004, dan korupsi pengadaan minyak goreng pada 13 Agustus 2007. Dalam kasus korupsi minyak goreng, Ketua Umum PSSI itu ditahan selama dua tahun penjara.

Selain itu, selama lima tahun memimpin PSSI, Nurdin juga dianggap gagal meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Sebaliknya, justru PSSI sebagai lembaga tertinggi yang menaungi sepak bola Indonesia selama ini menjadi 'sarang penyamun'.

Selama masa kepemimpinan Nurdin, tidak ada kemajuan prestasi persepakbolaan Indonesia, padahal kegairahan masyarakat dalam sepak bola sangat besar.

"Karenanya Nurdin tidak pantas lagi untuk dipilih kembali menjadi Ketua Umum PSSI masa bakti 2011-2015," tegasnya.

Ia juga menambahkan, menurut statuta FIFA, seorang pelaku kriminal tidak boleh menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepak bola nasional.

"Tapi Nurdin Halid tetap saja maju dengan mengabaikan statuta FIFA demi kepentingan pribadinya," kata Samsuri dalam orasinya.

KOPSI Sulteng juga mendesak pihak yang berwenang untuk menangkap dan mengadili pengurus PSSI yang melakukan pelanggaran, serta meninjau kembali statuta PSSI dan mengembalikan PSSI ke dalam kongres yang murni.

"Selain itu perlu juga adanya reformasi atau revolusi di tubuh PSSI," pintanya.

Selesai mengadakan orasi di bundaran Jalan Hasanuddin Palu, Samsuri dan para pengunjuk rasa melanjutkan perjalanan menuju sekretariat KONI Sulteng yang berhadapan dengan gedung DPRD Kota Palu.

Namun, tidak ada satu pun dari pengurus KONI Sulteng yang terlihat.

Sekretariat KONI Sulteng tampak sepi, semua pintu masih tertutup, dan akhirnya mereka membubarkan diri di kawasan Taman GOR yang juga berada dalam satu areal dengan KONI.

Sumber:Media Indonesia

Read more

Morowali Disiapkan Jadi Kabupaten Minapolitan Rumput Laut

Palu (ANTARA News) - Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah disiapkan menjadi kawasan minapolitan rumput laut yang diproyeksikan menjadi kabupaten penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng Hasanuddin Atjo.

Ia mengemukakan di Palu, Kamis, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dijadwalkan akan mencanangkan Morowali sebagai kabupaten minapolitan rumput laut pada pembukaan Rakot Dinas KP Sulteng di Bungku, ibu kota Kabupaten Morowali, sekitar 500 km Tenggara Kota Palu, Jumat (25/2) malam.

Menurut Hasanuddin, Kabupaten Morowali yang wilayahnya mencakup sebagian besar Teluk Tolo kini menjadi produsen rumput laut terbesar di Sulteng.

"Sekarang ini Teluk Tolo menyumbang produksi rumput laut sekitar 70 persen dari total produksi Sulteng tahun 2010 yang sebanyak 790.000 ton basah," ujarnya.

Selain itu, katanya, Morowali sedang giat-giatnya mengembangkan budi daya rumput laut jenis glacilaria di areal pertambakan ikan bandeng yang dimotori oleh PT. Argarindo Bogatama Indonesia.

Karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad telah menjajikan alokasi dana khusus dari APBN sebesar Rp3 miliar untuk mengembangkan rumput laut di Morowali ini.

"Ini adalah alokasi dana paling besar untuk pengembangan rumput laut di antara 10 kabupaten/kota di Sulteng," ujarnya.

Ada tiga alasan utama memilih Teluk Tolo sebagai pusat pengembangan rumput laut yakni potensinya yang besar untuk kedua jenis rumput laut unggulan yakni cottoni dan glacilaria serta komitmen pemerintah kabupaten setempat dalam pengembangan komoditas kelautan.

Selain itu, di Morowali saat ini sudah ada investor rumput laut yakni PT Argarindo Bogatama Indonesia yang beroperasi mengembangkan budi daya rumput laut jenis gracilaria.

"Kalau produksi rumput laut petani nantinya sudah memenuhi skala ekonomi yang dibutuhkan, PT Argarindo akan membangun industri pengolahan," ujarnya.

Selain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, katanya, Kantor Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal juga akan menyalurkan sekitar Rp1,5 miliar untuk pemberdayaan nelayan pembudidaya rumput laut di daerahnya, belum termasuk dari kementerian lain seperti perindustrian, koperasi dan pemerintah provinsi serta kabupaten setempat.

Hasanuddin mengatakan, dalam lima tahun (2010-2014), Sulteng menargetkan peningkatan produksi rumput laut sekitar 30 persen per tahun sehingga pada 2014 total produksi akan mencapai hampir dua juta ton.

Ada tiga klaster pengembangan rumput laut di Provinsi Sulteng, yakni Selat Makassar dan Laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Teluk Tolo.

Sumber:Antara

Read more

Indonesia Terapkan Konsep "Green Economy"

Kairo (ANTARA) - Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, mengatakan Indonesia telah menerapkan konsep "green economy" atau "ekonomi hijau" dalam pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia menetapkan konsep `green economy` dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan," kata Meneg LH dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup Global ke-26 di Nairobi, Kenya, seperti dikutip siaran pers KBRI Nairobi, yang diterima ANTARA di Kairo, Kamis malam.

Pertemuan tiga hari, 21-24 Februari yang diadakan oleh Badan PBB untuk Program Lingkungan (UNEP) itu diikuti lebih dari 140 negara dan dihadiri 52 menteri lingkungan hidup.

"Konsep `green economy` dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional yang bersifat pro-lapangan kerja, pro-pertumbuhan dan pro-lingkungan", kata Menlh Gusti.

Pertemuan yang dihadiri 52 menteri lingkungan yang mengangkat tema utama "Ekonomi Hijau dan Tata Kelola Lingkungan Internasional" itu dibuka secara resmi oleh Presiden Kenya Mwai Kibaki.

Disebutkan, Direktur Eksekutif UNEP Achim Steiner dalam kesempatan itu memuji inisiatif Indonesia dalam bidang ekonomi hijau untuk mencapai target pertumbuhan berkelanjutan sebesar tujuh persen dan penurunan emisi karbon 26-40 persen pada tahun 2020.

Menurut siaran pers, Sekretaris Pertama Kedutaaan Besar RI di Nairobi, Yohpy Wardana, mengatakan ketika negara lain masih berbicara tentang transisi ke arah ekonomi hijau, Indonesia telah menjadi salah satu negara di dunia dalam pengarusutamaan pembangunan yang ramah lingkungan.

Pertemuan tersebut menghasilkan 17 keputusan penting terkait isu lingkungan dan pembangunan seperti bahan kimia dan limbah berbahaya, kerja sama Selatan-Selatan untuk pengembangan keragaman hayati, pola produksi dan konsumsi yang sifatnya berkelanjutan.

Di samping itu, menghasilkan pula pengelolaan limbah dan penanganan masalah e-waste (sampah dari produk/alat elektronik).

Selain para menteri lingkungan hidup, juga dihadiri Perdana Menteri Kenya Raila Odinga, dan aktor Hollywood nominator Piala Oscar Edward Norton sebagai Duta Besar PBB untuk Keragaman Hayati.

Indonesia dipercaya memimpin salah satu sesi persidangan dalam pertemuan tersebut, demikian siaran pers

Read more

Penjual Organ Tubuh Dihukum Mati

VIVAnews - Pemerintah China tengah mengamandemen Undang-undang Kriminal. Jika revisi ini diterima, maka para pedagang organ tubuh manusia dinegeri itu bakal meriang, sebab mereka bisa diancam dengan hukuman mati.

Seperti dilansir dari kantor berita China, Xinhua, Kamis, 24 Februari 2011, amandemen diajukan ke Kongres Rakyat Nasional China pada Rabu, 23 Februari 2011, untuk menambahkan penjualan organ tubuh manusia pada pasal 232 UU Kriminal China.

Dengan memasukannya ke dalam pasal itu maka pemindahan organ tubuh manusia secara paksa, penyumbangan organ tubuh secara paksa dan pemindahan organ tubuh dari para remaja, akan mendapatkan hukuman yang sama dengan pembunuhan.

Dan menurut pasal ini, pelakunya diganjar hukuman minimal sepuluh tahun penjara dan maksimal hukuman mati.

Sebelumnya, para pelaku perdagangan organ tubuh manusia hanya diganjar dengan pasal operasi bisnis ilegal, karena tidak adanya undang-undang yang spesifik mengenai masalah ini di UU Kriminal China.

Pengamat di Akademi Ilmu Sosial China fakultas Hukum, Liu Renwen, seperti dilansir dari koran China Daily, mengatakan bahwa amandemen pada UU Kriminal China menyangkut kejahatan ini perlu dilakukan, seiring maraknya bisnis ini di luar dan di dalam negeri. Dengan meluluskan amandemen ini, juga menunjukkan keseriusan China dalam menghentikan perdagangan ilegal.

Permintaan organ tubuh untuk keperluan transplantasi jauh melebihi pasokan yang terdapat di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa ini. Hal ini membuka pintu peluang bagi para pedagang organ tubuh ilegal. Sekitar 10.000 transplantasi organ tubuh dilakukan setiap tahunnya.

Diperkirakan saat ini terdapat 1,5 juta orang di China yang tengah menunggu organ tubuh untuk keperluan transplantasi mereka. Menurut catatan pemerintah, hanya satu persen yang menerima organ tubuh. Sementara itu, empat dari lima pasien meninggal ketika menunggu organ yang tepat untuk mengatasi penyakit mereka.

Read more

Lumpur Panas ToliToli: Masyarakat Diminta Tidak Panik

PALU, MERCUSUAR - Masyarakat sekitar semburan lumpur panas di Kabupaten Tolitoli, , diminta tidak panik menanggapi adanya semburan lumpur tersebut karena dugaan sementara semburan itu hanya gejala alam biasa.
"Pengamatan awal kami, ini gejala alamiah. Kami menduga secara geologis ada rangkaiannya dengan beberapa titik air panas di daerah ini. Makanya masyarakat kami minta tidak perlu panik," kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Tolitoli, Budi Katiandago, yang dihubungi dari Palu di lokasi semburan Dusun IV Betengon, Desa Malala, Kecamatan Dondo, Rabu petang.
Menurut Budi, sekitar dua kilometer dari pusat semburan saat ini terdapat titik air panas yang terus mengeluarkan air jauh sebelum masyarakat menemukan lubang semburan lumpur di Dusun Betengon tersebut.
Bahkan kata Budi, air panas tidak saja berada di desa itu tetapi beberapa desa lainnya di kecamatan tetangga seperti Luok Manipi dan daerah Dampal Selatan juga terdapat titik air panas.
"Tetapi belum ada penelitian ilmiah hubungan air panas tersebut dengan semburan lumpur saat ini," katanya.
Inventarisasi potensi air panas tersebut sudah lama dilakukan hanya saja belum melalui penelitian mendalam. Dia mengatakan, pengamatan awal yang dia lakukan akan ditindaklanjuti dengan melalui dan melibatkan ahli di bidangnya.
Budi belum bisa memastikan apakah lubang semburan tersebut akan meluas atau tidak, sebab pengamatan yang dilakukan hanya pengamatan di permukaan saja.
"Lebih lanjut nanti akan kami laporkan ke Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) di Jakarta," katanya.
Budi berharap Kementerian ESDM bisa melakukan penelitian secara terpadu tentang gejala alam di daerah penghasil cengkeh dan kakao tersebut.
Menurut Budi, dari pantuan sementara lubang semburan tersebut masih berdiameter kurang dari satu meter dan lebih dominan mengeluarkan air dibanding material pasir. Hal ini bisa jadi karena posisi lubang semburan berada di sekitar bantaran sungai.
"Kemungkinan saja air dari sungai melewati titik panas sehingga itu yang keluar ke permukaan," katanya.
Budi mengatakan, pihaknya sudah mengambil contoh material yang keluar dari perut bumi tersebut untuk diteliti. Dia memperkirakan, dua hari dari hari ini hasilnya sudah bisa diketahui.

TUMPAH KE SUNGAI
Limbah semburan lumpur berbau belerang di Kabupaten Tolitoli, kini sudah tumpah ke sungai karena endapan di sekitar lubang lumpur tersebut sudah mencapai ketinggian hingga 30 centimeter.
"Limbahnya sudah mengalir ke sungai, karena kebetulan jarak sungai dengan pusat semburan hanya sekitar 10 meter," kata Sekretaris Kecamatan Dondo Iksan Jamri, yang dihubungi dari Palu, Rabu.
Dia mengatakan, pusat semburan berada di perbatasan wilayah tiga desa yakni Desa Malala, Tinabogan, dan Malulu, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli.
Menurut Iksan, pusat semburan tersebut berada di perkebunan rakyat sehingga jauh dari pemukiman penduduk.
Jarak pusat semburan dengan pemukiman penduduk sekitar 1,5 kilometer, sehingga masyarakat belum terganggu.
"Tetapi kami sudah menghimbau agar tidak terlalu mendekat ke pusat semburan karena khawatir bau yang keluar dari lubang tersebut mengandung racun," kata Iksan. ANT

Sumber:http://www.harianmercusuar.com

Read more

Satu Penambang Di Poboya Tewas

PALU, MERCUSUAR – Tambang Poboya kembali menelan korban. Satu penambang tradisional, Rabu (23/2), dikabarkan tewas karena tertimbun longsor. Korban bernama Jufri (35), asal Kota Mobagu, Sulawesi Utara tertimbun saat melakukan aktifitas penggalian, Rabu pukul 11.00 Wita, pada saat hujan deras.
Agung (25), rekan korban mengungkapkan, korban yang tertimbun sebelumnya ada tiga orang. Namun keadaan parah dialami Jufri dan Arham (28). Sementara satu lagi selamat. “Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi yang satunya. Pokoknya mereka ada tiga orang di dalam, dua yang parah dan satunya meninggal,” ujar Agung.
Menurut Agung, lokasi tempat korban menambang memang berbahaya. Ketiga korban melakukan penggalian di lokasi penambangan lama yang sudah berbentuk tebing. “Memang lokasinya bahaya. Batu yang longsor itu sebelumnya memang sudah retak dan menggantung, kita juga sudah memperingatkan mereka, tapi yah namanya penambang tetap saja bekerja,” ungkapnya.
Almarhum Jufri sempat dilarikan ke Rumah Sakit Wirabuana, kemudian dipulangkan ke daerah asalnya Kota Mobagu, malam tadi. Sementara Arham yang berasal dari Mamuju Utara mengalami luka di bagian kepala dan patah pada kaki kiri. Kapolresta Palu AKBP Deden Garnada mengatakan Arham kini dirawat di RSUD Undata.

Sumber:http://www.harianmercusuar.com

Read more

Dirut Diminta Buka Aliran Uang

PALU, MERCUSUAR - Dirut PT Bank Sulteng Ilham Soeroer diminta membuka secara transparan aliran dana yang dikeluarkan PT Bank Sulteng kurun 2007-2010. Permintaan itu diungkapkan anggota Komisi II DPRD Provinsi (Deprov) Sulteng, Asgar Djuahepa.

“Langkah Dirut ingin membawa persoalan kredit macet ke proses hukum, tentu harus kita dukung. Namun Dirut juga harus berani transparan kemana saja aliran dana PT Bank Sulteng tahun 2007-2010. Ini penting, untuk menjawab ada pelanggaran disana atau tidak pada manajemen lama,” ujar Asgar ditemui di ruang kerjanya, kemarin (23/2).
Asgar juga mengingatkan agar hapusbuku yang dilakukan Bank Sulteng tidak diikuti hapus hutang, karena akan merugikan bank dan pada ujungnya terjadi kerugian keuangan daerah.
“Hapusbuku itu hanya pada neraca, bukan hapushutang. Kredit yang bisa ditagih harus ditagih. Kredit yang tidak bisa ditagih, agunannya harus dilelang. Selanjutnya, kredit yang diduga bermasalah pada masa lalu dan terindikasi pidana, harus diteruskan ke aparat hukum. Dirut baru harus berani untuk itu, demi kemajuan Bank Sulteng,” kata Asgar.
Selanjutnya Asgar juga menyarankan perlunya pembenahan personalia PT Bank Sulteng. “Dalam pemerintahan ada istilah reformasi birokrasi, di Bank Sulteng juga perlu dilakukan hal yang sama. Dalam temuan BPK direkomendasikan sanksi terhadap pegawai tertentu. Ini menunjukkan perlunya langkah tegas Dirut untuk membenahi manajemen dengan memilih pegawai yang kapabel dan profesional. Pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi, saya kira perlu dievaluasi,” sarannya.
Terpisah, anggota Panitia Kerja (Panja) Deprov untuk tindaklanjut temuan BPK, Chaeruddin Zen, melalui ponsel menyatakan ada kemajuan Bank Sulteng dengan pengangkatan Dirut Baru. Ia mendukung langkah-langkah yang diambil Ilham membenahi Bank Sulteng. “Soal kredit macet dan langkah-langkah untuk penyelesaiannya, termasuk ke proses hukum saya kira patut didukung,” kata Chaeruddin.
Pimpinan Kantor Bank Indonesia (KBI) Palu, Rahmat Hernowo mengatakan kredit – kredit bermasalah yang terjadi di Bank Sulteng sudah menjadi sorotan pemeriksaannya, sebelum pihak BPK perwakilan Sulteng melakukannya.
Pada prinsipnya, lanjut Rahmat Hernowo, Bank Sulteng sedang dalam proses usaha penyelesaian atas hal tersebut. Dan pihaknya menyambut baik langkah yang dilakukan Direksi Bank Sulteng yang akan melakukan langkah hukum dalam menyelesaikan persoalan kredit macet tersebut.
Selain itu, pihaknya juga merespon itikad baik dari Deprov Sulteng yang akan menindaklanjuti dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk membantu mengawasi proses tersebut. Tetapi dia berharap agar pembentukan Panja ini tidak bernuansa politis.
Sebelumnya dalam rapat direksi di Swiss belhotel, Senin (21/2), Direktur Bank Sulteng yang baru dilantik, Ilham Soeror mengatakan pihaknya akan memprioritaskan penanganan kredit macet dalam program jangka panjang. Dan akan memproses secara hukum permasalahan kredit macet ini, tanpa memandang status sosial kreditur tersebut.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan temuan BPK pada neraca per 31 Desember 2009 dan 30 September 2010, PT Bank Sulteng memberikan kredit modal kerja (KMK) pada masyarakat masing-masing Rp72,1 miliar dan Rp89,67 miliar. Hasil uji petik atas pemberian kredit tersebut, ditemukan kredit sebesar Rp1.358.241.425 tidak sesuai ketentuan.
Kredit tersebut diberikan pada CV A sebesar Rp96,8 juta di PT Bank Sulteng Cabang Buol. Kredit lainnya di PT Bank Sulteng Cabang Tolitoli, terdapat kredit untuk tiga debitur yang dinilai menyalahi aturan sebesar Rp390,4 juta. Kredit tersebut masing-masing untuk Hlm Rp197,2 juta, Rhj Rp93,2 juta dan Hti Rp100 juta.
Sementara untuk cabang Luwuk masing-masing PT KPI Rp744,06 juta, CV IP Rp81,7 juta, dan pada PT Bank Sulteng Cabang Poso, untuk CV F sebesar Rp45,2 juta.
Selain itu BPK juga menemukan kredit macet pada PT Bank Sulteng Kantor Cabang Utama (KCU) Palu, mencapai Rp12.311.409272. Kredit macet tersebut terjadi dari tahun 1987 hingga 2010 dan telah dihapusbukukan dari neraca.
Kredit yang dihapusbukukan di KCU mencapai Rp16.628.234.767. Dari hapusbuku tersebut, tertagih Rp4.316.825.495. Hapusbuku untuk kredit macet sendiri, secara keseluruhan mencapai Rp33.151.666.574.
Selain itu, kredit yang dihapusbuku juga terjadi pada debitur PT Bank Sulteng Cabang Parigi. Di cabang Parigi, total kredit yang dihapusbuku mencapai Rp2.944.566.560. Dari total itu tertagih Rp222.930.887 dan tersisa Rp2.271.635.673.

Sumber:http://www.harianmercusuar.com

Read more

Belum Ada WNI Jadi Korban Gempa Selandia Baru

TRIBUNNEWS.COM, CHRISTCHURCH - Belum ada laporan warga Indonesia yang menjadi korban akibat gempa bumi yang menghancurkan pusat kota Christchurch, Selandia Baru.

Ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Christchurch, Sabil Ananda Husein, mengatakan ada beberapa pelajar dan warga Indonesia yang mengungsi ke rumahnya karena putusnya pasokan listrik

"Kalau masyarakat Indonesia sampai saat ini belum ada korban jiwa cuma ada yang rumahnya rusak, ada yang saluran airnya pecah, ada yang temboknya sedikit retak retak tapi untuk korban jiwa Indonesia baik pelajar maupun masyrakat sampai saat ini dikabarkan..selamat," terang Sabil seperti dikutip dari situs BBC.

Sampai sekarang di Lincoln town mati lampu kecuali di rumah Sabil. Kota Lincoln yang terletak 15 km dari kota Christchurch.

"Masalahnya sekarang suhu drop, dan mati lampu sehingga untuk heater dan memasak kita tidak bisa," Sabil menambahkan.

Ia mengatakan di kota Christchurch sekarang terjadi kekacauan, karena banyak kendaraan yang membanjiri jalanan sehingga menimbulkan kemacetan luar biasa.

"Kita tidak berani ke (tengah) kota karena memang ditutup dimana mana sama police," kata Sabil.

Menurut staff penerangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Wellington, Mudi Primbuni, ada sekitar 150 warga Indonesia yang tinggal di kota Christchurch.

Ia menambahkan bahwa pihak akan terus memantau keadaan di Christchurch untuk memastikan ada atau tidaknya korban gempa diantara warga Indonesia.

Polisi menyebutkan dua bus rusak karena tertimpa puing bangunan

Gempa juga mengakibatkan bangunan tua rusak, termasuk Gereja Katedral di Christchurch yang merupakan ikon Kota tersebut.

Sumber:Tribun

Read more

Kedutaan RI Selandia Baru Buka Hot Line 24 Jam

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kedutaan RI di Selandia Baru membuka hot line 24 jam. Warga di Christchurch yang membutuhkan bantuan, maupun keluarganya di tanah air yang ingin mengetahui keadaan mereka bisa menghubungi nomor +642102649398 dan +642102305485.

"Silakan menghubungi hot line kami, 24 jam," kata Murdi Primbani Sekretaris II Bidang Penerangan Kedutaan Indonesia di Selandia Baru saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/2).

Saat ini ada 300 orang Indonesia yang berada di Christchurch. Sejauh ini, menurut Murdi, tidak ada warga Indonesia yang menjadi korban meninggal maupun luka dalam gempa bumi berkekuatan 6,3 skala richter yang terjadi pukul 12.51 waktu setempat, Selasa (22/2).

Meski tidak ada yang menjadi korban dalam gempa, tetapi beberapa rumah tinggal warga Indonesia rusak. Namun jumlahnya belum diketahui. "Kami masih memantau terus," kata Murdi. Beberapa warga juga terputus dari aliran listrik dan teleponnya sehingga ada yang tidak dapat dihubungi.

Peristiwa ini menelan 65 orang tewas, lainnya luka-luka dan diperkirakan masih banyak yang terperangkap dalam reruntuhan gedung. Gempa itu berlangsung ketika jam sibuk, umumnya masyarakat setempat sedang beraktifitas baik bekerja maupun sekolah.

Akibat gempa itu, sejumlah toko-toko tutup, stok makanan warga Indonesia hanya cukup untuk dua hari saja. Untuk itu, kedutaan berencana mengirimkan bantuan makanan besok melalui jalur udara jika memungkinkan, atau melalui jalur darat yang ditempuh sekitar enam jam dari ibukota negara Wellington.

Sumber:Tempointeraktif.com

Read more

Jaksa Hadirkan Empat Saksi Kasus AJI Palu

Palu (ANTARA News) - Sebanyak empat wartawan bersaksi dalam kasus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam sidang lanjutan di pengadilan negeri setempat, Rabu.

Keempat saksi itu adalah Muhammad Sharfin (TVOne), Ridwan Lapasere (GlobalTV), Jafar G Bua (TransTV), dan Riski Maruto dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN ANTARA).

Saksi Muhammad Sharfin dalam keterangannya menyebutkan dia dirangkul dari belakang, sehingga terdakwa Bram sehingga memudahkan dia dipukuli oleh sekelompok pemuda.

Sharfin sendiri mengalami luka memar dan sobek di pipi kiri. Saat ini Majelis Hakim yang dipimpin oleh Amin Sembiring sedang meminta keterangan dari saksi Ridwan Lapasere.

Terdakwa Abdul Rauf dan Bram hadir dalam persidangan didampingi seorang penasehatnya.

Sidang perdana kasus tersebut sudah digelar pada 9 Februari 2011 dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum (JPU) rencananya akan menghadirkan 11 saksi dalam persidangan. Sebelas saksi itu rencananya akan dihadirkan dalam tiga kali persidangan.

Dalam sidang perdana, JPU membacakan kronologis perkara yang terjadi pada 30 Desember 2010. Saat itu, belasan orang dari organisasi pemuda mendatangi Sekretariat AJI Kota Palu di Jalan Rajawali 28.

Para pemuda itu bertujuan untuk menanyakan penulis berita di www.beritapalu.com yang menyebutkan Front Pemuda Kaili melakukan pengrusakan gedung KNPI Sulawesi Tengah pada 28 Desember 2010.

Akibat pemberitaan itu, sejumlah pemuda merasa keberatan, dan akhirnya melakukan tindakan kekerasan di Sekretariat AJI Palu.

Kejadian itu menyebabkan seorang jurnalis terluka terkena pukulan dan sejumlah wartawan juga sempat dipukul.

Kedua terdakwa dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka.

Sumber:Antara

Read more

Sigi Aktifkan Dewan Adat Antisipasi Bentrokan Warga

Palu (ANTARA News) - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulteng, mengaktifkan dewan adat untuk mengantisipasi bentrokan antarwarga.

Bupati Sigi Aswadin Betalembah di Sigi, Minggu, mengatakan dewan adat akan membuat pertemuan dengan masyarakat untuk lebih mempererat tali persaudaraan antarwarga.

"Dewan adat juga bisa memberi hukuman kepada pelanggar hukum," katanya.

Menurut dia, dewan adat selama ini belum berfungsi maksimal sehingga peranannya harus lebih ditingkatkan.

Dewan adat dinilai mengerti kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan budaya.

Aswadin mengatakan Pemkab Sigi juga akan bekerja sama dengan kepolisian dan tokoh masyarakat setempat guna lebih meningkatkan pengamanan.

Sementara itu Kapolres Donggala AKBP I Nengah Subagia mengimbau warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang sengaja mengadu domba.

"Tingkatkan kewaspadaan untuk menjaga keamanan," katanya.

Dia juga mengatakan, jika ada gangguan keamanan segera melaporkan ke pihak berwajib.

Warga hendaknya tidak melakukan perbuatan yang merugikan semua orang, katanya.

Sebelumnya sejumlah warga sempat panik dan mengungsi ke lokasi aman ketika bentrokan warga terjadi pada Sabtu (19/2) sekitar pukul 00.30 WITA.

Beberapa jam setelahnya, warga yang mengungsi kembali ke rumahnya masing-masing karena situasi dinilai sudah aman.

Bentrokan yang melibatkan puluhan warga itu tidak menimbulkan korban luka-luka tetapi menyebabkan kaca jendela sebuah kantor pemerintahan pecah terkena lemparan batu.
Selama satu bulan terakhir terjadi empat bentrokan yang melibatkan warga antardesa di Kecamatan Dolo.

Bentrok pada 3 Februari lalu yang melibatkan warga Desa Soulove dan Desa Karawana menyebabkan tujuh orang terluka.

Sumber:Antara

Read more

ASCA BENTROK BALIASE-TINGGEDE: SATU WARGA BALIASE DITAHAN

PALU– Pasca bentrok antar warga Desa Tinggede dan Baliase yang terjadi Sabtu malam (19/2) lalu, pihak kepolisian berhasil menahan salah seorang warga Baliase karena diduga mengetahui awal mula pemicu kejadian itu.

Kapolres Donggala AKBP I Nengah Subagia saat dikonfirmasi mengatakan pasca bentrokan hingga kini satu peleton aparat keamanan masih disiagakan di lokasi perbatasan antar desa.

Menurutnya, bentrok tersebut hanya dipicu perselisihan antar individu. Ia juga mengaku telah melakukan pertemuan dengan Kades, Camat dan Kapolsek Maravola, “Ini kriminal murni, tak ada kaitannya dengan bentrok di Dolo kemarin. Sebab menurut kesaksian yang kami terima, awalnya hanya karena ada seorang warga Tinggede yang kebetulan dibacok di wilayah Desa Baliase,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, sejak bentrok terjadi pukul 23.00 wita, ia telah menurunkan ratusan aparat gabungan dari Polres Donggala, Palu dan Polda bersenjata lengkap. Ia juga mengaku kalau pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Sekdes Baliase, Sri Tajudi, yang berada di lokasi kejadian mengakau, kalau dirinya sempat dimitai pertolongan oleh korban.

Namun setelah ia keluar rumah untuk mencaritau, pelaku langsung kabur ke arah utara Desa Baliase. “Korban itu masuk ke rumah minta tolong, dia bilang ada yang kejar. Tapi saya liat belakangnya berdarah. Sepertinya pelaku tak berani mengejar masuk ke rumah saya. Pas saya keluar, mereka langsung kabur,” katanya.

Menurut korban kata Tajudi, pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor. Sebelumnya, korban, Ginal (17) dikejar dari arah Tinggede menuju Baliase. Karena sepeda motor yang digunakan korban mengalami bocor ban, maka pelaku langsung membacok korban. Hingga kini, korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum (RSU) Anuta Pura Palu. Untuk diketahui, puluhan warga Tinggede sempat mendatangi wilayah perbatasan desa, dan terjadilah aksi saling lempar. Tak ada korban lagi dari peristiwa itu, setelah polisi berhasil meminta agar warga Tinggede membubarkan diri. Di lokasi kejadian, beberapa warga Tinggede berteriak-teriak meminta agar pelaku segera ditangkap.

Sumber:http://www.beritapalu.com

Read more

Bentrok Terjadi Lagi di Perbatasan Sigi

PALU, KOMPAS.com - Bentrok susulan terjadi di perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang melibatkan puluhan warga Desa Tinggede dan Desa Baliase pada Senin (21/2/2011) malam.

Bentrok itu merupakan susulan dari kejadian sebelumnya pada Sabtu (19/2) malam. Bentrok terjadi sekitar pukul 19.00 WITA di jalanan perbatasan kedua desa dengan melakukan aksi saling lempar batu.

Selain itu, mereka juga menggunakan meriam rakitan yang dalam bahasa setempat disebut dum-dum.

Beberapa saat kemudian, seratusan aparat kepolisian dari Polres Palu dan Polres Donggala tiba di lokasi terjadinya bentrok dengan menggunakan tiga truk.

Kapolres Donggala AKBP I Nengah Subagia mencoba menenangkan warga yang bertikai dengan menggunakan pengeras suara.

Sejumlah tembakan peringatan ke udara sempat terdengar beberapa kali. Saat ini polisi masih berjaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi adanya bentrok susulan.

Sumber:Kompas

Read more

Kalla: Meski Sesat, Ahmadiyah Tak Harus Diusir

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, Jemaah Ahmadiyah Indonesia atau JAI tidak harus diusir atau diasingkan demi menghindari bentrokan antarwarga meskipun dinyatakan sebagai paham sesat.

"Saya setuju Ahmadiyah sesat, tetapi tidak berarti harus diusir. Sesat, oke, saya terima. Tapi saya tidak bisa suruh polisi usir," kata Kalla dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2011) malam.

Solusi untuk persoalan JAI yang pahamnya berbeda dengan Islam arus utama tersebut, kata Kalla, adalah dengan menghormati satu sama lain sesuai dengan amanat undang-undang. "Karena hukum agama masing-masing berbeda, kita ikuti hukum negara saja. Ketegasan mengamankan negeri ini," katanya.

Hukum tiap-tiap agama, seperti halnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk pengikutnya, menurut Kalla, tidak dapat dijadikan hukum positif. Hal itu termasuk fatwa MUI yang menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat. "Hukum Islam pun tidak bisa jadi hukum positif. Katakan alkohol haram, tetapi tidak bisa dibuang begitu saja karena kita negara Pancasila," paparnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat itu juga berpendapat, solusi untuk semua persoalan umat beragama di Indonesia, termasuk soal Ahmadiyah, tidak dapat ditarik satu kesimpulan. Solusi harus dilihat kasus per kasus. "Tidak ada satu solusi, tergantung masalahnya apa. Kaya dokter juga, apa keluhannya. Tidak berarti sakit kepala obatnya sama semua," ujarnya.

Oleh karena itu, harus dilihat dulu apa persoalan sebenarnya dalam setiap konflik berlatar belakang agama. Kalla mencontohkan perbedaan solusi untuk kasus kekerasan di Poso, Ambon, dan di Temanggung, Jawa Tengah. Menurut Kalla, permasalahan dalam konflik di Poso adalah persoalan politik. Warga non-Muslim merasa tidak mendapat keadilan ketika hampir semua pejabat Poso yang dipilih langsung beragama Islam. Padahal komposisi Muslim dan Nasrani di sana hampir seimbang. Adapun sebelum reformasi, kaum Nasrani selalu mendapat jabatan seimbang dalam pemerintahan.

"Zaman Pak Harto, Orde Baru, stabilitas dan harmoni diatur secara baik. Selalu kalau gubernurnya Islam, wakilnya Kristen. Jadi harmonis. Namun begitu reformasi pemilu langsung, karena penduduk lebih banyak Islam, semua gubernur, DPR, Islam," paparnya.

Berbeda dengan konflik di Temanggung yang dipicu ketidakpuasan warga dengan putusan hakim dalam sidang penistaan agama. "Kalau di Temanggung, saya kira masalahnya ada sekelompok orang tidak menerima keputusan hakim. Tidak ada solusi. Ya tergantung masalahnya, baru dicari solusinya," ujar Kalla.

Read more