Potensi Ternak Sapi Jadi Andalan Sulawesi Tengah

KS-Daerah Sulawesi Tengah jmemiliki areal padang rumput dan semak belukar yang sangat cocok sebagai areal peternakan. Di Sulawesi Tengah hewan ternak seperti, sapi, kambing, ayam buras dan itik umumnya masih dikelola oleh peternakan rakyat secara kecil-kecilan (dalam skala kecil). Potensi peternakan sapi dapat dijadikan komoditas unggulan. Demikian dirilis, situs resmi Biro Humas dan Protokol Provinsi Sulteng.


Kelompok ternak besar seperti sapi mempunyai populasi yang cukup besar di Sulawesi Tengah tahun 2004, menyusul ternak kecil seperti kambing dan babi juga mengalami populasi yang cukup besar. Semantara kelompok unggas di dominasi ayam buras dan potong. Potensi sapi di tersebar di Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli. Jumlah populasi ternak sapi di Sulawesi Tengah sebesar 234.267 ekor.
Produksi danging ternak pada 2000 – 2004 menunjukan pertumbuhan seperti kerbau, domba, babi, ayam petelur dan itik, demikian pula produksi telur mengalami pertumbuhan. Dengan telah dibangunnya dermaga kapal ferry di Palu yang menghubungkan antara Palu-Balikpapan-Parepare sangat mendukung pengembangan ternak sapi dengan kemudahan perdagangan antar pulau terutama ke Kalimantan.

Sasaran Populasi Tahun 2001 s/d 2006

No	Jenis Komoditi	Luas (Ha)
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Padi	231.489	231.990	232.490	232.990	233.490	233.900
2	Kambing	162.965	191.524	220.083	277.201	277.201	305.760
3	Babi	103.545	132.076	160.607	217.669	217.669	246.200
4	Ayam Buras	1.441.303	1.511.499	1.581.695	1.722.087	1.722.087	1.792.283
Jumlah		1.939.302	2.067.089	2.194.875	2.322.661	2.450.447	2.578.233

Populasi Ternak Tahun 2003

No	kabupaten / Kota	Jenis Ternak
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Donggala	46.193	916	1.770	29.016	1.165	13.563
2	Parigi Moutong	24.473	260	272	21.133	-	14.863
3	Poso	23.652	1.719	698	9.925	-	68.803
4	Morowali	17.204	756	-	5.070	-	29.212
5	Banggai	40.620	56	163	31.697	-	25.586
6	Bangkep	9.621	-	495	29.448	-	21.626
7	Toli-Toli	10.748	65	166	10.045	-	3.712
8	Buol	9.144	-	-	11.768	-	835
9	Palu	18.459	-	550	16.172	6.244	654
Jumlah		200.115	3.771	4.133	164.254	7.408	178.865

Populasi Unggas

No.	Kabupaten / Kota	Jenis Unggas
		Ayam Buras	Ayam Petelur	Ayam Potong	Itik
1	Donggala	225.997	168.900	161.100	20.651
2	Parigi Moutong	170.876	4.712	25.279	27.425
3	Poso	115.779	900	1.100	8.008
4	Morowali	32.249	-	2.500	5.401
5	Banggai	288.249	1.550	-	87.961
6	Bangkep	359.242	-	-	41.095
7	Tolitoli	79.006	40.800	9.461	13.467
8	Buol	62.693	2.000	500	4.474
9	Palu	83.759	282.000	905.000	4.651
	Jumlah	1.417.850	500.862	1.104.940	213.131

Sumber:
1. Profil Sulawesi Tengah 2003
2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Read more

Usaha Meningkat Setelah Menerima KUR

KS - Program kredit usaha rakyat (KUR) yang telah diluncurkan pemerintah cuku membantu para pelaku usaha.Tercatat 80% pelaku usaha mengalami peningkatan kinerja semenjak menerima pembiayaan melalui skema KUR.

Hal itu terungkap dalam kajian ekonomi Sulteng Triwulan III-2009 yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) Palu. Hasil penelitian mengenai dampak pembiayaan KUR terhadap usaha debitur dan bank penyalur, disebutkan adanya perbaikan pada kondisi usaha didukung oleh jumlah aset serta meningkatnya omset penjualan, serta taraf hidup keluarga semakin membaik setelah menerima KUR.

Dari sisi prosedur pengajuan kredit, sebagian besar responden (56 persen) menilai prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh KUR lebih sederhana dan mudah untuk dipenuhi. Sementara hanya 4 persen yang menyatakan prosedurnya berbelit-belit. Berdasarkan hal ini pola pembiayaan KUR memberikan kemudahan bagi para calon debitur, sekaligus menunjukkan keberadaan KUR telah memberikan keleluasaan bagi debitur yang selama ini feasible namun belum bankable.

Keberadaan KUR juga sangat membantu debitur untuk kebutuhan dana mendesak. Sebab 85 persen debitur menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dari proses pengajuan hingga pencairan berlangsung dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.

Namun demikian bukan tidak ada kendala terkait dengan proses pengajuan kredit. Kendala itu adalah aspek pemenuhan legalitas usaha, analisis kebutuhan kredit dan agunan tambahan. Meskipun dalam ketentuannya nilai jaminan tambahan yang dipersyaratkan oleh bank penyalur kepada debitur ditetapkan tidak boleh melampaui 30 persen, dalam kenyataannya debitur masih diminta untuk menyediakan agunan tambahan dengan nilai lebih besar.

Sementara dari sudut pandang pelaku perbankan, skema pembiayaan melalui pola penjamin KUR dinilai tidak signifikan berdampak bagi kondisi usaha bank penyalur. Hal ini diakibatkan oleh porsi pembiayaan yang menggunakan pola KUR, terhadap seluruh kredit yang disalurkan relatif kecil.

Terkait dengan krisis global yang melanda perekonomian nasional, bank penyalur mengambil strategi dengan memilih sektor usaha yang tidak rentan terhadap krisis, memiliki potensi untuk berkembang, memiliki laporan keuangan, dan mampu menyediakan jaminan yang ditetapkan oleh bank. Kendala yang masih dihadapi oleh bank dalam penyaluran KUR adalah sulitnya mendapatkan calon debitur dengan usaha layak, dan didukung oleh administrasi yang baik.(sya) http://www.radarsulteng.com

Read more

Transaksi e-BATARAPOS Kini Bisa di Kantor Pos

KS-- Demi menjaring lebih banyak nasabah, Bank BTN menggandeng PT Pos Indonesia menjual produk baru e-Batarapos.
Bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, Bank BTN menyediakan produk tabungan e’BATARAPOS. Bila produk tabungan bank-bank lain selalu di bank yang bersangkutan maka di produk tabungan bank BTN yang satu ini nasabahnya bisa melakukan transaksi di kantor pos yang sudah online terdekat.

“Dengan tabungan e’BATARAPOS ini, selain di kantor Bank BTN, nasabah juga bisa menabung di kantor pos online terdekat. Di Sulteng kan kantor pos yang online sudah cukup banyak,” jelas Bambang Prasetyo, kepala Bank BTN Palu, kemarin.

Saat ini untuk wilayah Sulteng terdapat 18 kantor pos yang sudah online. Khusus di Kota Palu, kantor pos online, yakni, kantor pos jalan di Muh Yamin, kantor pos di jalan Sudirman, kantor pos jalan Gajah Mada dan kantor pos Tawaeli, Palu Utara. Sementara, di daerah-daerah, kantor pos online, yakni kantor pos Moutong, kantor pos Palasa, kantor pos Tomini, kantor pos Tentena, kantor pos Luwuk, kantor pos Banggai, kantor pos Bunta, kantor pos Salakan, kantor pos Poso, kantor pos Tolitoli, kantor pos Ampana, kantor pos Leok, kantor pos Donggala dan kantor pos Parigi.

Bambang menjelaskan, selain melayani transaksi tabungan e’BATARAPOS, di kantor pos online juga melayani setoran KPR (kredit pemilikan rumah), setoran tabungan Batara, setoran Giro BTN, fasilitas ATM dan setoran pembayaran SPP. Tabungan e’BATARAPOS hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia, baik untuk perorangan maupun lembaga atau corporate.

“Setoran awal Tabungan e’BATARAPOS cukup ringan dan biaya administrasi rendah. Juga ada undian berhadiahnya, fasilitas kartu ATM dan jaminan asuransi jiwa bebas premi, dan masih banyak kelebihan yang lain” jelas Bambang.(ars) http://www.radarsulteng.com

Read more

Peserta Seleksi Pegawai Negeri Sipil Pemprov Sulteng Akan Gugat Panitia

Kamis, 17 Desember 2009

KS/TEMPO Interaktif,– Sejumlah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menggugat panitia seleksi. Gugatan ini didasari atas sejumlah dugaan kecurangan dan manipulasi.

“Kami protes adalah mekanismenya. Masak ada orang yang lulus tidak sesuai dengan permintaan formasi CPNS. Kita akan menggugat panitia,” ungkap Rosita, salah seorang peserta seleksi yang bergelar Sarjana Kesejahteraan Sosial (SKS) Kamis (17/12).

Perempuan yang bersekolah Bandung itu, menemui ketua panitia seleksi CPNS, Derry Djanggola, di ruang kerjanya, Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulteng, Ia mengatakan, dalam formasi CPNS yang diumumkan Pemprov, bahwa Sarjana (S1) Kesejahteraan Sosial (SKS) yang dibutuhkan sebanyak dua orang sesuai permintaan.

Namun dari tujuh pelamar yang bergelar SKS seperti formasi yang dimintakan, tak satupun yang lolos. Ironisnya yang lolos adalah yang bergelar Sarjana Sosial (S.Sos), yang sesungguhnya tidak sesuai kebutuhan. Jika panitia pelaksana mau jujur yang bersangkutan mestinya tidak lolos berkas, sebab lamaran yang dituju tidak sesuai permintaan. “Inikan tidak transparan namanya, ada apa dengan dorang, masak panitia meluluskan berkas yang tidak sesuai permintaan,” ungkapnya, kesal.

Hal yang sama juga dikatakan Hendrawati. Perempuan bergelar SKS ini menuturkan, seleksi CPNS yang bersih tanpa persekongkolan hanyalah pernyataan tanpa fakta. Buktinya, ada CPNS yang lulus di luar dari formasi yang diumumkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng. “Permintaan kami sama, yakni meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan terkait masalah itu,” tegasnya. Dua kawannya, Fahliza dan Saiful Bakrie mengamini Hendrawati.

Hendrawati mengatakan, apabila permintaan mereka tidak dipenuhi, mereka segera menggugat panitia pelaksana penerimaan CPNS, sebab telah membohongi peserta dan memberlakukan peserta secara tidak adil dan tak merata. “Kami akan menggugat panitia dan pemerintah, karena memberlakukan prosedur yang tidak benar,” pungkasnya.

Ketua Panitia Seleksi CPNS Sulteng yang juga Pelaksana Harian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulteng, Derry Djanggola yang dikonfirmasi melalui telpon pribadinya hingga berita ini diturunkan, belum memberikan jawaban apa-apa.

DARLIS
http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/17/brk,20091217-214429,id.html

Read more

Pemred Garda Sulteng Diperiksa Saksi Kasus Dugaan Pemerasan

Rabu, 16 Desember 2009
KS -- Pengadilan Negeri (PN) Palu, memeriksa Pemimpin Redaksi (Pemred)  harian Garda Sulteng, Agus Manggona, kemarin (15/12). Agus, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang disangkakan pada dua karyawannya, Djarot dan Randi Budiman.

Dalam keterangannya menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum, Hamka Lapatawe SH, Agus mengatakan, dirinya tidak pernah tahu soal adanya pemerasan itu. Dia baru tahu, ketika kedua karyawannya ikut digelendang ke kantor polisi bersama tiga oknum anggota LSM, Ruli Haju, Mursang, dan Abdul Malik (terdakwa dalam berkas terpisah).

Kata Agus sapaannya, yang dia tahu kedua karyawannya itu bukan memeras, namun hanya mendapat pinjaman uang dari Ruli Haju. “Waktu saya komunikasi dengan keduanya, mereka bilang bahwa mereka hanya meminjam uang dari Ruli, karena Ruli itu adalah iparnya Djarot,” terangnya.

Namun dia menegaskan, bahwa medianya tidak terkait dalam kasus itu menyusul adanya isu bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulteng, diduga menyelewengkan dana pengadaan 15 ekor sapi itu dibenarkannya. Namun medianya belum sempat mengeksposnya.

“Memang saat itu saya pernah diberitahu sama Djarot, bahwa ada dugaan seperti itu. Terus saya bilang konfirmasi. Tapi kami belum sempat terbitkan berita itu, lantaran ada trauble pada mesin kami, sehingga kami belum bisa cetak. Itu sekitar lima hari sebelum dia tertangkap,” terangnya.

Tidak diterbitnya berita itu, tidak ada kaitannya dengan penangkapan karyawannya Djarot. “Sebenarnya kami mau terbit saat itu. Tapi karena mesin genset rusak, sehingga hampir lima hari kami tidak terbit. Rencananya kami mau terbitkan hari Senin, tapi dia (Djarot) keburu ditangkap polisi,” jelasnya.

Sementara untuk tiga terdakwa, Ruli Haju, Mursang dan Abdul Malik, dihadapkan dengan dua saksi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kedua saksi itu, adalah Kabid Sarana dan Produksi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Ir Noval Elong dan Sekretaris Kadis Peternakan, Ir Halim Madali, Sriyanti.

Saksi Noval mengaku, hanya menyaksikan penyerahan uang itu namun tidak tahu apa tujuannya. Sedangkan saksi Sri yang banyak mengatakan tidak tahu dan lupa, bertugas hanya mengantar uang itu ke ruang Kadis atas perintah Ir Maya, salah seorang staf di dinas itu. Namun, keterangan Noval dibantah ketiga terdakwa (Ruli, Malik dan Mursang).

Kata ketiganya, justru Noval tahu soal pemberian uang itu.”Malah sebelum saya bertemu dengan pak Kadis, dia sempat bilang tolong pimpinan saya. Kasihan dia banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memerasnya,”ungkap Ruli Haju.

Namun, Noval tetap bertahan dengan keterangannya. “Apa yang saya katakan itu yang saya lihat dan saya tahu,” ujarnya. (mda)
http://www.radarsulteng.com

Read more

Pengiriman 'Koin Prita' dari Komunitas Palu Gratis Lewat JNE

KS/Republika--Koin bantuan untuk Prita Mulyasari senilai Rp1.156.175 dari komunitas di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (16/12) dikirimkan kepada "Koin Keadilan" yang berpusat di Jakarta. Koin tersebut dikirimkan melalui PT JNE Cabang Palu secara gratis karena perusahaan jasa pengiriman itu sengaja memfasilitasi pengiriman bantuan untuk Prita di seluruh Indonesia.

Koin bantuan itu dikumpulkan oleh pelajar SMP Madani Palu sebanyak Rp660.000 dan Jurnalis Palu Peduli Prita sebesar Rp496.175. Guru SMP Terpadu Madani Dian Chandra Anggraeni mengatakan, meski pengiriman koin itu sebenarnya sudah dihentikan beberapa hari lalu, namun pihaknya tetap mengirimkannya kepada "Koin Keadilan".

"Kami memiliki tanggung jawab moral sebagai penerus amanah dari ratusan pelajar yang telah menyisihkan uang koinnya untuk membantu Prita," katanya.

Menurut dia, bantuan itu bisa digunakan untuk kegiatan lainnya selama berlangsungnya proses hukum Prita Mulyasari.

"Kami merasa prihatin dengan kasus yang dihadapi Prita karena menanggung beban berat dengan masalah hukum yang melilitnya," ujar Anggraeni.

Prita Mulyasari divonis pengadilan untuk membayar denda sebesar Rp204 juta karena telah mencemarkan nama baik RS Omni Internasional. Sementara bantuan yang telah terkumpul dari masyarakat seluruh Indonesia mencapai lebih Rp500 juta.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu Ridwan Lapasere mengatakan, bantuan ini adalah bantuan moral yang bertujuan mengkritik penegak hukum agar tidak begitu saja membungkam kebebasan berpendapat seseorang.

"Kebebasan berpendapat dilindungi undang-undang, dan pendapat Prita pun sebenarnya hanya untuk kalangan tertentu saja," katanya dan juga berharap jangan sampai muncul Prita-Prita yang lain, cukup Prita Mulyasari saja. Dia juga mendesak aparat penegak hukum agar bertindak lebih adil dalam membuat keputusannya.

"Jangan sampai keputusan hukum justru memicu aksi masyarakat karena dinilai tidak adil," kata kontributor Global TV ini. ant/taq
http://www.republika.co.id/

Read more

DPD RI segera miliki kantor di Palu, Sulteng

 KS/Waspada – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan segera memiliki kantor perwakilan di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang akan bertempat di kota Palu.

Anggota DPD RI, Sudarto mengatakan, keberadaan kantor perwakilan itu akan mempermudah penyerapan aspirasi masyarakat.

"Jangan sampai aspirasi masyarakat tidak tertampung karena ketiadaan kantor perwakilan DPD," kata mantan Bupati Banggai itu, tadi siang.

Sudarto juga mengatakan, dari 33 provinsi di Indonesia terdapat lima daerah yang belum memiliki kantor perwakilan DPD RI, termasuk Sulteng.

Dikatakan, dalam waktu dekat ini keempat anggota DPRD dari daerah pemilihan Sulteng akan menemui Gubernur untuk meminjam sebuah tempat untuk dijadikan kantor sementara.

Selanjutnya, katanya, pihaknya akan mengusulkan anggaran dari APBD tahun 2012 untuk membangun kantor perwakilan DPD RI di Sulteng.

Saat ini anggota DPD RI asal Sulteng  sedang dalam masa reses dan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

Keempat anggota DPD RI adalah Sudarto, Nurmawati Dewi Bantilan, Ahmad Sefullah Malonda, dan Saleh Aldjufri.http://www.waspada.co.id

Read more

Akuntabilitas Keuangan di Sulteng Masih Bermasalah

Selasa, 15 Desember 2009
KS--Akuntabilitas pengelolaan keaungan  daerah di Sulteng masih menjadi hal yang krusial dalam pertanggungjawaban pemerintah saat ini. Hasil audit Badan Pemeriksa Keungan (BPK), masih mendapatkan rapor disclamer. Kondisi yang sama terjadi secara nasional.

Hal ini ditegaskan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Pusat, Djadja Sukirman, pada acara Penandatanganan Peraturan Kepala Daerah se- Provinsi Sulteng tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang digelar di ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng kemarin (14/12).

Dalam paparannya, Djadja Sukirman menyebutkan ada beberapa permasalahan yang perlu untuk segera diperbaiki oleh pemerintah daerah di Sulteng. Di antaranya, masih terjadi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang merugikan keuangan daerah. Bahkan berdasarkan hasil audit investigatif BPK, ditemukan kerugian daerah sekitar Rp18,622 miliar yang meliputi 19 kasus. Sedangkan hasil perhitungan kerugian negara/daerah atas permintaan instansi penyidik sebesar Rp116,464 miliar yang meliputi 36 kasus, dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2008.

Selanjutnya, kata Djadja Sukirman, dalam 3 tahun terakhir, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulteng, belum ada yang berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan, masih ada enam pemerintah daerah yang tidak diberikan pendapat (Disclaimer) oleh BPK, dari sebelas pemerintah daerah yang laporan keuangannya diaudit, karena masih banyak mengandung masalah.

Begitupun soal penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), juga masih belum maksimal dan masih terjadi permasalahan dalam pengelolaannya. Seperti di antaranya masih terdapat sisa di kas daerah sebesar Rp1,322 Miliar yang belum dimanfaatkan pada 3 pemerintah daerah pada akhir tahun 2008.

“Hal lain masih terjadi adanya SILPA yang cukup besar, akuntabilitas kinerja yang tercermin dalam LAKIP masih kategori nilai kurang serta pelaporan LPPD yang masih dalam kategori sedang dan bahkan terdapat satu Pemda dengan nilai kurang,” katanya.

Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 menurut Kepala perwakilan BPKP Sulteng, Amdi Very Dharma Ak MAcc, merupakan sistem pengendalian yang integral secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Khususnya pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perudang-undangan.

Sedangkan soal penyelenggaraannya SIPP di lingkungan pemerintah daerah, sesuai pasal 60 PP 60 tahun 2008, mengamahkan agar setiap pemerintah daerah menetapkan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang SPIP sebagai landasan penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan. “Kita patut gembira dan bersyukur karena berkat komitmen yang tinggi dari Bapak Gubernur dan para Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah, pada hari ini Peraturan Kepala Daerah tersebut ditandatangani,” katanya.

Menanggapi soal penandatanganan Peraturan Kepala Daerah tenyang SPIP, Gubernur Sulteng, HB Paliudju, menyambut baik adanya penandatanganan dalam rangka mendorong dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, memberikan pertimbangan dan penegasan tertulis, sosialisasi, asistensi serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.

“Tentu saja hal ini akan terlaksana, apabila kita secara terus menerus menata dan meyempurnakan system kekebalan tubuh kita atau system pengendalian internnya,” katanya.

Selain dihadiri oleh sejumlah kepala SKPD di lingkungan Provinsi Sulteng, pada acara kemarin juga dihadiri oleh sejumlah bupati, seperti Bupati Parimo, Touna dan Donggala, sejumlah perwakilan daerah yang ada di Sulteng serta unsur Muspida yang ada di Sulteng. (yon) http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Palu&id=61096

Read more

Poso Dapat Penghargaan Pangan dari Pemerintah Pusat

Selasa, 15 Desember 2009KS/ TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menganugerahkan penghargaan ketahanan pangan kepada sejumlah pemimpin daerah, pejabat fungsional pertanian, kelompok masyarakat dan petani. Mereka diberikan penghargaan atas prestasinya dalam menunjang ketahanan pangan nasional.Kabupaten  Poso, satu-satunya dari Sulawesi yang  mendapat penggharagaan .

Total, sebanyak 17 daerah mendapatkan penghargaan. Ada enam gubernur yang diberikan penghargaan, diantaranya, Gubernur Sumatera Barat, Jambi, Riau, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Gubernur Lampung.

Kemudian, ada 11 pemimpin daerah kabupaten yang juga mendapatkan penghargaan, yaitu, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Kolaka Sulawesi Tengah, Gunung Kidul Yogyakarta, Indramayu Jawa Barat, Tulungagung Jawa Timur, Musu Rawas Sumatera Selatan, Boyolali Jawa Tengah, Rokan Hulu Riau, Serdang Bedagai Sumater Utara, Bungo Jambi, dan Poso, Sulawesi Tengah.

Selain itu, diberikan juga penghargaan kepada pejabat fungsional departemen pertanian, kelompok tani, kelompok masyarakat, bank pelaksana kredit pertanian dan eksportir komoditas pangan.

Menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Khrisnamurti dicapainya swasembada beras, jagung dan gula konsumsi merupakan buah dari kinerja dan partisipasi aktif petani, pengusaha, masyarakat dan pemerintah daerah. "Penghargaan ini merupakan perwujudan pengakuan pemerintah kepada mereka yang berprestasi," kata Bayu saat memberikan sambutan di acara pemberian penghargaan yang berlangsung di Istana Wakil Presiden, Selasa (15/12).

Sementara itu, Wakil Presiden Boediono dalam sambutannya menyatakan pangan menduduki posisi yang sangat strategis. Kecukupan pangan, kata dia, menyangkut kestabilan bangsa. Permasalahan pangan telah menjadi masalah dunia. "Permasalahan pangan bisa menjadi potensi konflik dan ketidakstabilan di bidang ekonomi dan politik," katanya.

Menurut Boediono, seiring dengan berakhirnya resesi global, permintaan akan pangan kembali meningkat. Dengan demikian, harga-harga komoditas pangan juga merangkak naik. Untuk itu, ia berharap ketahanan pangan dalam negeri bisa terjaga. Dengan sumber daya pangan yang melimpah, Indonesia harus menjadi produsen pangan dunia. "Indonesia siap untuk berkontribusi bagi masalah pangan dunia," katanya.

GUNANTO ES

http://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2009/12/15/brk,20091215-213909,id.html

Read more

Pemkab Banggai Umumkan Cadangan Emas Baru di Sulteng

 Sun, Jul 26, 2009

KS/Matanews: Pemkab Banggai di Sulawesi Tengah (Sulteng) mengumumkan telah menemukan lokasi baru untuk penambangan emas, namun belum dapat memastikan total luasan penyebaran beserta cadangan depositnya.

Lokasi tersebut terletak di Kecamatan Toili atau berjarak sekitar 12 kilometer arah tenggara di perbatasan dengan Kabupaten Marowali dan 17 kilometer arah barat di perbatasan dengan Kabupaten Tojo-Unauna.

Kepala Bidang Geologi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Banggai, Mohammad Arif, kepada ANTARA di Luwuk, ibukota Kabupaten Banggai, Ahad, mengatakan lokasi baru cadangan emas itu diketemukan setelah adanya beberapa penduduk asal Kecamatan Toili secara tidak sengaja menemukan butiran di sekitar aliran sungai setempat.

Mereka kemudian saling mengajak melakukan penambangan secara tradisional dan hingga saat ini masih berlangsung.

Arif mengatakan, setelah mendapatkan laporan tersebut, pihaknya mengirimkan beberapa geolog untuk melakukan survei permukaan, dan ternyata penyebaran material emas di kawasan tersebut ada terlihat pada radius lebih empat hektar.

“Besar kemungkinan penyebarannya jauh lebih luas dari yang diketemukan melalui survei permukaan, karena hingga kini belum dilakukan pengamatan menggunakan peralatan yang memanfaatkan teknologi satelit,” tuturnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil uji sampel di laboratorium, kadungan emas yang ada di lokasi penemuan baru tersebut sangat tinggi, yaitu mencapai 80 persen.

Pemkab Banggai sendiri berencana menawarkan potensi emas di kawasan Pegunungan Batui ini kepada investor yang sungguh-sungguh membangun industri pertambangan, setelah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Pada tahun 1997 lalu, sebuah perusahaan asal Australia yang sudah memperoleh kontrak karya dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan eksplorasi untuk menambang emas di kawasan “Kepala Burung” Pulau Sulawesi (bagian timur Kabupaten Banggai) dan di Pulau Banggai (Kabupaten Banggai Kepulauan).

Namun, operasional perusahaan yang belum lama berlangsung itu dihentikan, karena tidak menemukan cadangan emas sebagaimana yang diharapkan. (*AN)
Sumber: http://matanews.com/2009/07/26/cadangan-emas-baru-di-sulteng/

Read more

Helem Gratis untuk Pelajar/Mahasiswa Palu

Palu , 12 Desember 2009
KS/Antara/Gatra: PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah membagikan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) secara gratis kepada kalangan pelajar dan mahasiswa di Kota Palu. Upaya perlindungan masyarakat.

Kepala PT Jasa Raharja Sulteng, Robby Katuuk, Sabtu (12/12), mengatakan, program pembagian helm tersebut merupakan salah satu upaya memberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pengguna dan pemakai kendaraan.

Pembangian Helm SNI kepada para pelajar dan mahasiswa di ibu kota provinsi dilakukan dalam rangka kampanye keselamatan lalu lintas berkerja sama dengan jajaran Direktorat Lalulintas (Dirlantas) Polda Sulteng.

Untuk tahap pertama dibagikan sekitar 900 Helm SNI kepada pelajar dan mahasiswa.

Menurut dia, program tersebut perlu terus dilakukan, mengingat dari data yang ada sebagian besar korban kecelakaan lalulintas (lakalantas) yang terjadi di wilayah Sulteng hingga saat ini didominasi kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sesuai data menunjukan korban lakalantas, khususnya di wilayah Kota Palu, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka sekitar 80 persen pengguna kendaraan roda dua dengan usia produktif 14 sampai 29 tahun yang masih berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa.

"Karena itu, Program Helm SNI lebih diperioritaskan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa," katanya.

Sementara Humas Jasa Raharja M Uqbal Hazanuddin mengatakan, selama luma tahun terakhir ini hingga dengan November 2009, Jasa raharja telah membayar dana santunan kepada ahli waris korban sebesar Rp40.146.090.

Secara rinci, santunan korban meninggal dunia mencapai Rp28.092.750, biaya perawatan Rp11.039.016, dan cacat tetap Rp976.886.000 serta bantuan biaya penguburan Rp41, juta.

Dengan adanya program pembagian Helm SNI, paling tidak dapat menekan tingkat kefatalan korban ketika mengalami kecelakaan, sebab dari beberapa kasus, korban ternyata tidak memakai Helm SNI. [TMA, Ant]
Sumber: http://www.gatra.com/2009-12-12/artikel.php?id=132913 

Read more

Hebat, Kejati Sulteng Selamatkan Rp4,3 Miliar

Kamis, 10 Desember 2009
KS - Upaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menyelamatkan uang negara yang hilang dalam kasus korupsi, cukup berhasil. Sepanjang 2009, tercatat Kejati berhasil mengembalikan uang negara sebesar Rp4,3 miliar. Uang sebanyak itu diamankan dari beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejati.

“Yang sudah kami kembalikan secara fisik itu sekitar Rp4,3 miliar. Masih ada juga yang sedang dalam proses pengembalian,”jelas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulteng, Puji Harjono SH MM.

Selama 2009 ini, Kejati dan seluruh jajarannya berhasil menangani 47 kasus korupsi. Dari 47 kasus itu, yang naik ke tingkat penuntutan sebanyak 33 kasus. Namun ada penambahan sebanyak 9 kasus yang berasal dari penyidikan polisi. Sehingga total kasus yang ditangani Kejati di tingkat penuntutan sebanyak 42 kasus.

“Yang sedang kami lid (penyelidikan,red) juga ada. Tapi yang lid tidak perlu disebut. Karena masih dalam proses menuju titik terang. Ada yang di-lid sama kami ada juga yang di bagian intel,” terang mantan Kajari Blitar, Jawa Timur.

Untuk tingkat penyidikan, kasus korupsi yang terbanyak ditangani Kejari Tolitoli. Sebanyak tujuh kasus. Sementara jajaran kejaksaan yang sama sekali sepi kasus korupsi antara lain Kejari Bangkep, Cabang Kejari (Cabjari) Donggala di Sabang, Cabjari Donggala di Tompe serta Cabjari Luwuk di Pagimana dan Cabjari Tolitoli di Ogotua. Tidak ada satu kasuspun yang diangkat dari lima kejaksaan itu.

Mengenai itu, Aspidsus belum dapat menjelaskannya. Namun kata dia, pastinya kejaksaan yang sepi korupsi akan dievaluasi dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Sulteng yang akan dilaksanakan pada awal 2010 mendatang.

“Alasan mereka memang karena nggak ada kasus korupsi. Tapi nanti pasti akan dievaluasi dalam Rakerda nanti,”ujar Puji.(mda)
Sumber:  http://www.radarsulteng.com/berita/index.asp?Berita=Utama&id=60914
Kredit Foto: http://lbhsulteng1.blogspot.com

Read more

Disbudpar Sulteng Dukung Pengadaan Bis Wisata

Jumat, 11 Desember 2009

KS- Anggota dan pengurus DPW Association of the Indonesian Tour and Travel Agency (ASITA) Sulteng, Rabu (10/12) pada rapat kerjanya  merekomendasi  fasilitas bis wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulteng menanggapai positif sebagai upaya membangkitkan kepariwisataan  Sulteng. Sayang, masih terkendala anggaran.

Seperti permintaan terhadap fasilitas bis wisata. Dimana menurut Pembina ASITA Sulteng, Ari Wowor, keberadaan bis wisata sangat penting dalam mendukung perjalanan pariwisata. Apalagi jika berkaitan dengan rute wisata yang telah di tentukan.

Menanggapi permintaan itu, Kadisbudpar Sulteng Drs Suaib Djafar MSi mengaku akan merespon pengadaan bis wisata tersebut. Meski dia mengaku akan menyesuaikan terlebih dahulu dengan anggaran yang tersedia. Suaib mengungkapkan pihaknya hanya akan mengadakan satu buah bis wisata.

“Ini berkaitan dengan efektivitas. Jika memakai rental, jumlah guide (pemandu wisata, red) yangdibutuhkan sampai 4 orang. Sementara memakai bisa hanya butuh guide satu dan lebih mudah diatur. Tingkat kenyamanan wisatawan juga bisa terjaga,” ujar Suaib.

Dirinya menambahkan saat ini wisatawan tidak bias hanya dikategorikan sebagai pengunjung yang hanya ingin liburan semata. Layaknya wisatawan mancanegara. Menurut Suaib para peserta studi banding dari luar daerah ataupun para pengunjung yang dalam perjalanan dinas, juga termasuk wisatawan. Sebab itu, Suaib menuturkan pihaknya harus menyiapkan fasilitas.

Dalam Rakor tersebut juga diputuskan adanya pertemuan yang rutin dan teratur oleh pelaku industri wisata dan pihak pemerintah. Suaib mengungkapkan akan digelar coffe morning yang nantinya dihadiri oleh pihak Asita, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), pelaku industri kerajinan, Disbudpar hingga walikota maupun gubernur.

“Pertemuan secara terpadau itu ditujukan untuk membahas persoalan pengembangan parwisata, bagaimana meningkatkan daya tarik daerah, hingga nantinya terjadi pertukaran informasi tentang sejauhmana perkembangan pariwisata di daerah ini,” tandasnya.(uq)
http://www.radarsulteng.com

Read more

Luar Biasa: Anggaran Perjalanan Dinas Pemprov Sulteng Rp113 Miliar

Jumat, 11 Desember 2009

KS/MI: Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta anggaran perjalanan dinas aparat Pemprov Sulteng 2010 dikoreksi karena terlalu tinggi, yakni lebih 10% total APBD. Angka Rp113 miliar tidak sejalan dengan tekat anggran efisien pemerintah.
 
"Perlu ditinjau kembali karena menurut saya ini terlalu besar," kata Anggota Komisi II DPRD Sulteng Asgar Djuhaepa dalam pembahasan RAPBD 2010 di ruang rapat utama DPRD Sulteng, Jumat (11/12).

Perjalanan dinas pemerintah provinsi (pemprov) pada 2010 itu akan menguras lebih dari 10% APBD atau sekitar Rp113 miliar dari Rp1,063 triliun APBD yang direncanakan.

Menurut Asgar, jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 25/2009 tentang Penyusunan APBD, salah satu yang perlu ditekan adalah efisiensi anggaran perjalanan dinas. "Saya kaget anggaran perjalanan terlalu besar lebih dari Rp100 miliar," katanya.

Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulteng itu mengatakan, perjalanan dinas pejabat setidaknya harus berbanding terbalik dengan kinerjanya. Artinya, jika perjalanan dinasnya tinggi, kinerjanya juga harus tinggi dan berprestasi.

Selain menyorot perjalanan dinas, Asgar juga meminta belanja makan dan minum Pemprov Sulteng juga ditinjau ulang, sebab pos anggaran tersebut menelan dana Rp20 miliar lebih atau sekitar 2% dari total APBD Rp1,063 triliun. (Ant/OL-01)
http://www.mediaindonesia.com/

Read more

Jurnalis Palu Gelar Aksi Peduli Prita

Kamis, 10 Desember 2009 16:05 WIB    

KS/MI: Sejumlah jurnalis di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (10/12), menggelar aksi peduli Prita dengan mengumpulkan koin dari pengguna jalan yang melintas. Aksi peduli Prita itu juga dirangkaikan dengan peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember.

Peserta aksi damai itu berasal dari sejumlah organisasi wartawan, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulteng.

Peserta aksi itu mengumpulkan koin di Bundaran Hasanuddin dengan menggunakan kaleng plastik bertuliskan "Save Prita". Mereka juga membawa kertas bertuliskan kepedulian kepada Prita agar masyarakat menyisihkan sebagian uang recehnya.

Sementara itu, peserta aksi lainnya melakukan orasi untuk menggugah masyarakat supaya kasus Prita Mulyasari adalah yang pertama dan terakhir kalinya terjadi di Indonesia.

Prita sendiri divonis pengadilan membayar denda sebesar Rp204 juta karena dinilai telah mencemarkan nama RS Omni Internasional.

Sementara itu, Ketua AJI Kota Palu Ridwan Lapasere mengatakan aksi tersebut adalah bentuk keprihatinan soal kondisi hukum di Indonesia. "Jangan sampai kebebasan berpendapat dibungkam dan dihadapkan dengan kekuatan hukum yang dirasa sangat tidak adil," katanya.

Dari aksi selama dua jam tersebut terkumpul uang sebanyak Rp496.175. Uang tersebut segera dikirimkan ke rekening Prita Center di Jakarta.

Meski saat ini sudah terkumpul lebih Rp500 juta untuk Prita dari seluruh Indonesia, Ridwan mengatakan, uang itu tetap akan dikirimkan. "Intinya kita menolak ketidakadilan dan mendukung kebebasan berpendapat karena dilindungi oleh undang-undang," ujarnya.

Usai melakukan aksi, peserta membubarkan diri dengan tertib dengan dikawal sejumlah petugas kepolisian.

ANTARA/Muhamad Nasrun

Read more

Peringatan: Gunakan Ponsel Saat Berkendara Didenda Rp750 Ribu

Kamis, 10 Desember 2009
KS/ANTARA News - Pengguna ponsel mesti menahan diri tidak menelepon saat berkendara. Jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) akan mengenakan denda Rp750 ribu bagi pengendara an roda dua dan empat yang berponsel (menggunakan telepon seluluar) saat berkendara. Masih diperlukan sosialisasi.

Hal itu sesuai Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang direvisi dari UU Nomor 14 Tahun 1992.

Sanksi denda itu terdapat di dalam pasal 283 UU LLAJ yang menyebutkan n bahwa mereka yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan denda paling banyak Rp750 ribu atau kurungan badan tiga bulan.

"Namun saat ini masih dalam taraf sosialisasi. Penerapannya masih melihat kondisi dulu, diperkirakan akan mulai direalisasikan pada pertengahan 2010 mendatang," kata Direktur Lalu Lintas Polda Sulteng, Kombes Pol Hendriarto kepada ANTARA News di Palu, Kamis.

Dia mengatakan, ganjaran bagi pengendara itu diatur  pasal 106 ayat (1) yang menyebutkan  "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi".

"Yang dimaksud dengan 'penuh konsentrasi' adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan," kata Hendriarto.

Dia mengatakan, dari sekian banyak faktor yang bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara mobil maupun sepeda motor, salah satunya adalah aktivitas menelepon, membaca dan atau mengirim pesan singkat telepon genggam.

Disamping itu, lanjut dia, pihaknya juga akan memberikan sanksi denda Rp100 ribu bagi pengendara sepeda motor yang tidak menyalakan lampu pada siang hari.

Ketentuan pidana hal itu  tertuang dalam Pasal 293 ayat (2), yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dipidana dengan kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp100 ribu.(http://www.antara.co.id/berita/1260437034/gunakan-ponsel-saat-berkendara-didenda-rp750-ribu)

Read more

Kenalkan, KAKULA Alat Musik Etnik Suku Kaili, Sulawesi Tengah

Musik Tradisional

Keberadaan Kakula, intrument musik tradisional di kalangan suku Kaili di Sulawesi Tengah,  seakan menegaskan hubungan wilayah ini dengan daerah-daerah lain. Bukannya menjadi bahan pertikaian siapa pewaris asli. 
Instrumen musik ini dimainkan oleh masyarakat suku Kaili', suku asli di Sulawesi Tengah. Selain di Sulawesi Tengah, instrument ini dapat pula ditemukan di Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow), Kalimantan, Sumatra, Maluku, Sabah dan Serawak Malaysia dan Brunai Darussalam. Musik Kakula yang kita kenal sebagai salah satu seni musik tradisional suku Kaili khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya sudah sangat sukar menentukan kapan mulai dikenal oleh masyarakat di daerah ini.

Pada tahun 1618 agama Islam masuk di daerah ini dengan membawa serta pula kebudayaannya. Mengikuti penyebar-penyebar Islam ini sebagai alat pendukung dakwah, mereka membawa serta alat musik yang terbuat dari tembaga/kuningan yang sekarang ini kita kenal dengan Musik Kakula. Alat musik tersebut berbentuk bulat dan pada bagian tengalmya muncul atau munjung, sama dengan bonang di Pulau Jawa.

Sejarah Kehidupan Musik Kakula
Namun jauh sebelum alat musik ini masuk, daerah ini sudah mengenal alat musik yang terbuat dari kayu yang pipih dengan panjang kira-kira 60 cm dan tebal 2 cm serta lebar 5 sampai 6 cm disesuaikan dengan nada. Alat musik tersebut juga sering mereka katakan sebagai gamba-gamba. Gamba-gamba kayu adalah salah satu bentuk embrio atau awal dari musik kakula karena nada yang ada pada musik kakula yang terbuat dari tembaga/kuningan persis dengan nada yang ada pada gamba-gamba atau Musik Kakula Kayu. Masyarakat Sulawesi Tengah yang kita kenal sebagai masyarakat agraris karena sebagian besar penduduk Sulawesi Tengah hidup dari pertanian. Masyarakat itulah pemilik Musik Kakula atau Gamba-gamba kayu tadi.

Perkembangan Musik Kakula Bapak Alm. Hasan M. Bahasyuan adalah seorang seniman musik kakula tradisi (pemain) disamping sebagai pemain musik juga sebagai pencipta tari. Setelah beberapa tarinya berhasil diiringi oleh seperangkat alat musik kakula yang masih pentatonis, terdiri dari tujuh buah kakula dengan nada masing-masing la, do, re, mi, sol, la, si, do, 6 1 2 3 5 6 7 1@

Oleh: inam f burhanuddin
http://thebloghub.com/pages/Sulawesi-Forest,People,Culture,Wildlife,Landscape_46__46__46_

Read more

Aksi Ribuan Mahasiswa Untad Palu Berlangsung Damai

KS/KabarIndonesia - Palu, Ribuan mahasiswa Universitas Tadulako (Untad) di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) turun ke jalan untuk memperingati hari anti korupsi Rabu (9/12/2009).  Mereka menuntut penuntasan sejumlah kasus besar.

Aksi yang mengambil star dari kampus Untad, menuju depan kantor Gubernur Provinsi Sulteng ini dipimping langsung oleh Pembantu Rektor (Purek) III Untad Supriadi SH M.Hum, sebagai Koordinator Lapangan (Korlap). 

Supriadi, dalam orasinya mengatakan tanggal 09 Desember merupakan hari dimana masyarakat Indonesia bahkan dunia memperingati Hari Anti Korupasi sedunia guna memberikan warning kepada masyarakat akan bahasa besar korupsi terhadap jalannya perekonomian bangsa, pembangunan, kesejahteraan dan mempengaruhi citra sebuah negara. 

"Tidak bsa dipungkiri bahwa bahaya korupsi adalah biang keladi ambruknya perekonomian bangsa Indonesia saat ini. Korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sebab korupsi mampu mengancam stabilitas negara dan mempengaruhi citra negara"tandas Supriadi.  Bukan hanya itu, lanjutnya, akibat korupsi, kondisi Indonesia saat ini sudah semakin parah.

Buktinya, tiap hari kita diperlihatkan akan bagaimana sekelompok orang berupaya menelanjangi wajah hukum di negeri ini. 

Bahkan, praktek judicial corruption (mafia peradilan) pun tak terkelakkan dan budaya korupsi yang semakin merajalela dan semakin tidak jelas arahnya, seperti skandal kasus Bank Century (Bank Mutiara,red), serta kasus korupsi lain yang menghebohkan seperi kasus penjualan kapal tenker pertamina (VLCC), kasus PLTU Borang Sumatera Selatan (Sumsel), dan kasus BLBI. 

"Untuk itu, mantan Dekan Fakultas Hukum Untad ini menuntut kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Polda dan DPRD untuk mengusut dan menuntaskan kasus yang diduga sebagai tindak pidana korupsi, menuntut dan menjatuhkan hukuman seberat beratnya kepada pelaku tindak pidana yang terbukti, berantas para koruptor sampai keakarnya serta bersihkan peradilan dari judicial corruption," tegasnya.

Nyaris Bentrok Dengan Aparat

Sementara itu di kantor Kejakasaan Sulteng, Demo hari anti korupsi nyaris bentrok dengan aparat kepolisian. Mahasiswa dan puluhan LSM yang tergabung dalam Komite Aksi Untuk Keadilan (KUAK) Sulteng, saling dorong dengan aparat polisi.    Aksi saling dorong tersebut terjadi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Rabu (9/12/2009). 
Untung saja, aksi saling dorong dalam sekejap berhasil di atasi setelah Kepala Kajati turun langsung memenuhi panggilan massa untuk turun langsung mendengar tuntutan pendemo terkait penanganan kasus korupsi yang terjadi di tanah air ini khususnya di Sulteng.  
Oleh : Andi Imran Hamid
http://www.kabarindonesia.com

Read more

Waspada, Banjir Berpotensi Terjadi di Sulteng

KS/MI: Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Kota Palu, memprakirakan banjir berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng) seiring meningkatnya curah hujan selama beberapa hari ini.

Kasi Observasi dan Informasi BMG Stasiun Mutiara Palu Achadi, di Palu, Selasa (8/12), menjelaskan, curah hujan di wilayah Sulteng diprakirakan masih tinggi selama Desember ini.

"Kemungkinan besar setiap hari masih terjadi hujan jika melihat kumpulan awannya," katanya.

Dia menuturkan, wilayah yang berpotensi hujan deras, yakni Kota Palu, Kabupaten Poso, Morowali, Donggala, dan Tolitoli.

Di daerah tersebut, katanya, berpotensi terjadi banjir meski tidak parah. Sedangkan daerah yang perlu diwaspadai adalah Kota Palu, Morowali, dan Tolitoli.

Wilayah tersebut merupakan langganan banjir sehingga masyarakatnya diminta waspada.

Lebih lanjut, dia mengatakan, warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai harus lebih waspada karena sewaktu-waktu air sungai bisa meluap akibat hujan yang turun beberapa jam lamanya.

Achadi memberi perhatian khusus kepada masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Palu sebab daerah itu yang paling rawan akan banjir.

Hujan selama dua jam saja bisa meluapkan air sungai. Hal itu, menurutnya, disebabkan oleh pendangkalan yang terjadi di Sungai Palu.

Pihaknya sudah berulangkali mendesak dinas terkait dilakukan pengerukan di Sungai Palu karena pendangkalan di sungai itu sudah sangat parah.

"Jangan sampai pendangkalan dijadikan alasannya terjadinya banjir, meski sebenarnya kita bisa mengatasinya," ujarnya. (Ant/OL-7) http://www.mediaindonesia.com

Read more

Kapolda Sulteng: Demo Besok Tidak Anarkis

KS/Kompas.com — Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) yakin, aksi massa pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada Rabu (9/12) akan berlangsung aman dan tidak anarkis.
   
"Insya Allah aksi besok berjalan baik sesuai norma dan tentu akan jauh dari tindakan-tindakan anarkis," kata Kepala Polda Sulteng Brigjen (Pol) Muhammad Amin Saleh di Palu, Selasa.
   
Mengenai kemungkinan adanya ancaman serius dalam aksi tersebut, Brigjen Polda Amin Saleh juga membantahnya. "Tidak ada itu. Ini kan dukungannya kepada pemerintahan yang bersih dan baik. Itu berarti, aktivitas itu juga tidak akan ada yang mengarah ke tindakan anarkis," katanya.

http://regional.kompas.com

Read more

Pemekaran Sulawesi Tengah Masuk Program Legislasi Nasional

KS/ TEMPO Interaktif : Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Morowali Utara kini mencapai babak baru. Hal ini menyusul masuknya Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan ketiga daerah ini dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014.

Untuk itu, percepatan pembahasan ketiga RUU tersebut amat bergantung pada aktivitas dan aspirasi masyarakat ketiga daerah tersebut.  Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Sarifuddin Sudding, Senin (7/12), mengatakan dengan masuknya RUU Pembentukan Sultim, Banggai Laut, dan Morowali Utara menandakan pembentukan ketiga wilayah tersebut semakin terbuka.

“Artinya, ketiga RUU itu bisa dibahas kapanpun selama periode 2010-2014. Sekarang amat bergantung pada masyarakat ke tiga wilayah tersebut,” kata Sarifuddin dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah tersebut.

Menurut Sarifuddin, masuknya ketiga RUU tersebut tak lepas dari aktivitas yang dilakukan Anggota DPR RI dapil Sulteng. “Saat akan rapat pembahasan di Baleg, saya dibisiki Pak Murad Nasir (anggota DPR RI Fraksi Golkar) agar memperjuangkan RUU ketiga wilayah itu masuk dalam Prolegnas,” jelas Sekretaris Fraksi Hanura itu.

Ketiga RUU tersebut menjadi bagian dari 247 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2010-2014 yang disetujui dalam Rapat Paripurnas DPR RI, Selasa (1/12).

Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, ada dua hal penting yang dilakukan Baleg sebelum menetapkan Prolegnas ini, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas Tahun 2005-2009. Selain itu, meminta masukan usulan RUU dari Komisi, Fraksi, Dewan Perwakilan Daerah dan masyarakat.

Mulyono menambahkan, melalui dua kegiatan tersebut, Baleg memperoleh daftar usulan RUU sebanyak 163 RUU dari Fraksi, 96 RUU dari Komisi, 108 RUU dari DPD dan 184 RUU dari masyarakat. Sehingga keseluruhan berjumlah 551 RUU.

Berdasarkan masukan RUU tersebut, Baleg telah melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam, yang mencakup urgensi, kemanfaatan dan kemampuan penanganan dalam pembahasan dan penyelesaian RUU.

Dari 551 RUU setelah dilakukan pembahasan secara mendalam, ditetapkan 220 RUU untuk Prolegnas 2010-2014 dan 72 RUU untuk RUU Prioritas Tahun 2010. Sedangkan dari Pemerintah mengajukan usulan sebanyak 164 RUU untuk Prolegnas 2010-2014 dan 85 RUU Prolegnas RUU Prioritas 2010.

Dengan demikian, secara keseluruhan berjumlah 384 RUU untuk dipertimbangkan masuk dalam Prolegnas dan 157 RUU untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Menurut Sarifuddin, dalam penyusunan Prolegnas RUU 2010-2014, DPR dan pemerintah mendasarkan pada beberapa hal yaitu urgensi kepentingan hukum yang akan dibuat, perintah UUD 1945, perintah Tap MPR, perintah UU, sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja pemerintah dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.


DARLIS

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/2009/12/07/brk,20091207-212291,id.html

Read more

Peserta Festival Danau Lindu Keluhkan Infrastruktur

KS/MI : Sejumlah warga, termasuk para peserta Festival Danau Lindu (FDL) ke-1 mengeluh selain karena prasana jalan dan listrik belum memadai, mereka juga kesulitan melakukan komunikasi keluar.

"Kalau kami mau komunikasi dengan menggunakan handphone harus pergi ke Sadaunta, desa yang berada pada poros jalan utama Palu-Kulawi dengan menempuh perjalanan dua jam menggunakan sepeda motor," kata Bernad, 35, salah satu peserta FDL dari Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Senin (7/12).

Menurut dia, seharusnya sebelum melaksanakan kegiatan seperti itu, Pemkab Sigi terlebih dahulu membenahi berbagai sarana infrastruktur seperti jalan, listrik dan telekomunikasi.

Hal senada juga disampaikan Karya, warga desa Anca, desa yang bertetangga dengan Tomado yang menjadi sentral lokasi pelaksanaan FDL ke-1. Ia mengatakan, sejak Provinsi Sulteng berdiri hingga kini,  Kecamatan Lindu masih terisolasi.

"Bayangkan saja kalau ada warga yang sakit keras untuk berobat di rumah sakit di Palu harus dipikul degan jalan kaki sepanjang 12 kilometer ke desa Sadaunta, dan dari sana baru naik angkutan pedesaan menuju Palu," katanya.

Begitu pula jika hendak menelepon, terpaksa harus pergi ke Sadaunta, Kecamatan Kulawi baru bisa melalukan komunikasi keluar. "Ini kendala utama yang dihadapi masyarakat Lindu," katanya.

Ia berharap pemerintah dalam tahun-tahun mendatang memprioritaskan pembangunan sarana dan prasana fital seperti pembukaan akses jalan memadai, kelistrikan, dan fasilitas telekomunikasi guna melepaskan Kecamatan Lindu dari keterisolasian, dan ketertinggalan dari Kecamatan lainnya di Sulteng.

Masyarakat berharap ketika FDL ke-2 dilaksanakan pada 2010, akses jalan menuju dataran Lindu paling tidak sudah memadai. Begitu halnya dengan listrik dan telekomunikasi sudah ada.

Kalau kondisinya masih seperti sekarang ini, maka besar kemungkinan FDL tidak akan berhasil seperti yang diharapkan Pemprov Sulteng dan Pemkab Sigi.

Apalagi, kata Karya, jika sampai FDL sudah masuk dalam kalender tetap Dinas Periwisata Sulteng seperti FDP (Festival Danau Poso) yang setiap tahun diselenggaran dan selama ini8 memberikan kontribusi besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan juga devisa negara.

FDL ke-1 di pusatkan di desa Tomado, Ibu Kota Kecamatan Kulawi diikuti lebih 500 peserta dari 15 Kecamatan di Kabupaten Sigi, berlangsung tiga hari dari 5-7 Desember 2009 dan dibuka langsung oleh Gubernur HB Paliudju dan akan ditutup oleh bupati pada Senin (7/12) petang. (Ant/Ol-5)
http://www.mediaindonesia.com/

Read more

DEMO SAMBUT KEDATANGAN KETUA PARTAI GOLKAR, ABURIZAL BAKRI DI PALU

KS/Liputan6.com: Kedatangan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (6/12) pagi, disambut unjuk rasa puluhan mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Pengunjuk rasa berusaha masuk ke Palu Golden Hotel, tempat digelarnya Musyawarah Daerah VIII Partai Golkar Sulteng yang dibuka Aburizal. Namun, upaya mereka dapat dihadang aparat kepolisian.

Pengunjuk rasa kemudian mengalihkan aksinya ke patung kuda Pantai Talise yang berada pas di belakang Palu Golden Hotel. Dalam aksinya, mereka menuntut agar Aburizal Bakrie ditangkap karena dianggap telah merusak lingkungan, seperti pengelolaan tambang emas di Poboya yang rencananya dikelola perusahaan milik mantan menteri koordinator kesejahteraan rakyat itu.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditangkap lantaran terlibat dalam skandal Bank Century. Mereka menilai skandal ini sebagai bentuk perampokan terhadap uang rakyat. Selain berorasi, unjuk rasa ini juga diwarnai aksi teaktrikal.(BOG)

Sumber: http://berita.liputan6.com/

Read more

Sulteng Perlu Sarana Pendukung Untuk Garap Turis Asal China

China Pasar Wisatawan Potensial

KS--Sulawesi Tengah berniat menggarap pasar wisatawan asal Republik Rakyat China (RRC) yang kian meningkat seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi negara itu. Hanya, peluang ini bisa melayang bila tak segera menyiapkan sarana akomodasi, berikut fasilitas pendukung memadai. Tour guide, mahir bahasa Mandarin , misalnya amat dibutuhkan.

“Perekonomian China berkembang sangat pesat. Warganya cenderung banyak jalan-jalan. Saya kira ini menjadi salah satu pasar bagi industri pariwisata di daerah ini,” ujar Kepala BPS Sulteng Razali Ritonga, seperti diberitakan Radar Sulteng.

Menurutnya, peluang pasar ini harus segera direspons khusus bagi pihak-pihak terkait. Jika terlambat, daerah dan  negara lain bakal merebutnya. Kamboja adalah salah satu negara yang sangat berpeluang untuk merebut pasar wisatawan China. "Kita perlu banyak belajar dari Kamboja ini.”

Kunjungan Wisatawan
Berdasarkan data BPS, jumlah tamu asing yang berkunjung ke Sulteng sampai dengan bulan Oktober 2009 tercatat sebanyak 217 orang. Sebagian besar di antaranya, yakni sebanyak 133 adalah tamu dari Asia.Sisanya berasal dari Eropa dan Amerika.
Di bulan  Oktober ini,  tercatat kunjungan ke Sulteng sebanyak 3.126 orang. Dari jumlah tersebut, tamu warga negara asing hanya 48 orang.Tingkat penggunaan sarana akomodasi di Sulteng pada bulan Oktober 2009 mengalami kenaikan dibanding bulan September 2009. Indikator bisa dilihat pada Tingkat Penggunaan Kamar (TPK) pada bulan Oktober 2009 yang tercatat hanya 24,80 persen, mengalami kenaikan 8,26 persen dibanding bulan September yang tercatat sebesar 16,54 persen.

Tingkat Penghunian Tempat Tidur (TPTT) pada bulan Oktober 2009 tercatat sebesar 23,00 persen, mengalami kenaikan sebesar 7,45 persen poin dibanding bulan sebelumnya.

Indikator lain dri tingkat penggunaan sarana akomodasi adalah Rata-rata Lama Tamu Menginap (RLTM). Pada bulan Oktober 2009 RLTM di hotel di Sulteng tercatat sebesar 1,48 hari, mengalami kenaikan sebesar 0,10 hari dibanding RLTM bulan September.

“Angka RLTM di hotel di Sulteng ini jauh lebih rendah dari angka RLTM nasional yang tercatat sebesar 2,13 hari,” ungkap Ritonga.

Sumber: www.radarsulteng.com

Read more

Buku: Kamus Kaili-Indonesia-Inggris

Judul     :     Kamus Kaili Ledo – Indonesia – Inggris
Penulis     :     Donna Evan
Penerbit     :     Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Terbitan     :     Palu, 2003
Tebal     :     544 Halaman
Alamat     :     P.T. Sehati Prima, Jakarta

Kaili adalah suku yang besar di daerah Sulawesi Tengah. Karena itu bahasa Kaili pun menjadi bahasa pengantar yang digunakan sehari-hari. Kamus Kaili Ledo, yang diterbitkan sekaligus dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, bisa jadi merupakan kamus terlengkap bahasa Kaili ini. Maka dari itu, kamus ini penting dimiliki, tidak hanya oleh para pecinta ilmu linguistik, tetapi juga masyarakat umum, terutama lagi mereka yang memiliki hubungan dengan Sulawesi, baik karena keluarga, bisnis, politik, dan lainnya.

Yang unik dari Bahasa Kaili Ledo ini adalah secara teks hampir mirip dengan Bahasa Spanyol atau Bahasa Filipina. Apakah ini menandakan bahwa Suku Kaili memiliki pertalian sejarah dengan kedua negara tersebut? Kiranya, untuk membuktikan hal ini maka penting mengkaji melalui Kamus Bahasa Kaili Ledo ini.

Read more

BERBURU EMAS KE SULAWESI TENGAH

KS/Liputan6.com. Harga emas di pasar dunia tengah melambung. Warga Desa Oloboju, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, kini tertuju perhatian  pada kegiatan berburu emas. Dengan membawa sejumlah peralatan, ratusan warga mendaki perbukitan Hampavoi untuk mendulang emas. Hasil tambang tersebut akan dibawa ke kota untuk diolah.

Hasil berburu emas dalam bentuk butiran biasa dijual dengan harga Rp 120 ribu hingga Rp 130 ribu pergram. Sementara hasil olahan dari bebatuan biasanya dijual hingga Rp 200 ribu per gram.

Sementara bagi Anda yang memiliki simpanan emas, kini harus mempertimbangkannya jika berniat menjualnya. Pasalnya, dalam beberapa hari harga emas akan terus naik. Bahkan, diperkirakan akan mencapai 70 persen. (WIL)
Sumber: http://berita.liputan6.com/daerah/200912/253402/Ratusan.Warga.Sulteng.Berburu.Emas

Read more

Jalan baru Boul-Parimo butuh Rp300 miliar

PS -- Sulteng tengah berencana membangun jalan baru, yang menghubungkan Buol dan Parigi Moutong (Parimo). Jalur ini potensial mengembangkan dua daerah tersebut. Hanya, jalan sepanjang kurang lebih 100 kilometer itu, butuh dana tak sedikit, sekitar Rp300 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tengah Moch Noer Mallo mengatakan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pembangunan jalan tersebut sudah rampung tahun ini.

"Kami tinggal menunggu penyelesaian DED [detail engineering design]-nya. Pengerjaan DED ini kan tidak butuh waktu lama," tuturnya, kemarin.

Dia memperkirakan 1 kilometer jalan tersebut menelan anggaran sekitar Rp3 miliar. "Kalau dananya mendukung, kami rencanakan pembangunannya mulai 2010." (Antara)
Sumber: http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/sup-properti/1id149841.html

Read more

Ketua HKI: Sulawesi Tengah Bisa Seperti Hong Kong

Hadi Suprapto, Elly Setyo Rini

KS/VIVAnews - Ternyata  Sulawesi Tengah bisa seperti Hong Kong, asal pengembangan kawasan industrinya dipadu dengan kawasan wisata.  Demikian dikatakan Ketua Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Hendra Lesmana.

"Sulawesi Tengah lokasinya bagus untuk kawasan industri. Lautnya dalam dan bisa dipadukan dengan sektor pariwisata, seperti Hong Kong," kata Hendra di sela-sela Rakernas XII Himpunan Kawasan Industri Indonesia di Jakarta, Rabu 2 Desember 2009.

Untuk menjadi suatu kawasan industri, dia mengatakan, daerah harus memiliki lahan minimal 50 hektar dan ada sungai mengalir sebagai air buangan dan air bahan baku. Industri dilarang mengambil air bawah tanah karena akan merusak lingkungan. Selain itu, lahan yang digunakan juga tidak boleh mengakuisisi lahan sawah produktif, hanya sawah non produktif saja yang diperbolehkan.

Di Pulau Sulawesi sendiri, menurut Hendra, baru tiga kawasan industri yang sudah ada, yakni di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

"Tugas pemerintah tinggal menyiapkan infrastruktur, jalan tol, jembatan, dan kalau bisa boulevard di pantai utara menuju pelabuhan dibuat lebih bagus," kata dia.

Data HKI menyebutkan, jumlah resmi kawasan industri yang terdaftar sebagai anggota sebanyak 88 kawasan industri, di mana 12 di antaranya dimiliki BUMN dan sisanya 76 kawasan milik swasta.

Secara penyebaran lokasi, sebanyak 58 bertempat di Pulau Jawa, 26 di antaranya di Batam, tiga di Sulawesi, dan baru satu di Kalimantan.

Dari status investasinya, dari 88 kawasan industri, sebanyak 16 kawasan didanai asing (PMA), 63 diantaranya penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan 9 sisanya non fasilitas.

"Dari 88 kawasan industri, sudah beroperasi 72 kawasan industri sedangkan sisanya masih dalam tahap pembangunan," ujar Hendra.

hadi.suprapto@vivanews.com
Sumber: http://bisnis.vivanews.com/news/read/110667-_sulawesi_tengah_bisa_seperti_hong_kong_

Read more

Konser "Cari Jodoh" Wali Band di Palu Sepi Penonton

KS -- Walau sepi penonton,  personal grup Wali Band tetap tampil all-out pada konser bertajuk Cari Jodoh di Kota Palu, Sulawesi Tengah . Konser yang berlangsung Jumat (13/11) malam di Spacebar dan Lounge Jl. Abdurrahman Saleh, Palu Selatan itu, hanya disaksikan sekitar 100 penonton.

Kebanyakan dari mereka adalah para pengunjung tetap bar dan lounge tersebut. Sejumlah pengunjung bar setempat mengaku jika sepinya penonton Wali ini diakibatkan kurangnya publikasi ditambah wilayah Kota Palu pada Jumat malam diguyur hujan deras sesaat sebelum dimulainya konser.

"Ini karena hujan yang berlangsung beberapa jam sebelum konser, jadinya sepi penonton," kata Gusti.

Apoy, gitaris Wali yang dimintai pendapatnya mengaku kaget dengan sepinya penonton. "Kok sepi ya penontonnya. Mungkin karena hujan deras," kata dia usai konser.

Konser tersebut sempat molor selama tiga jam dari jadwal yang ditentukan dalam tiket yang seharusnya dimulai pukul 20.00 tapi baru dimulai pukul 23.:15 Wita. Ini karena karena pengunjung kurang dari target.

Namun demikian, konser grup band pelantun Emang Dasar itu tetap digelar dan para personel Wali tetap tampil maksimal di hadapan Para Wali (sebutan penggemarnya).

Penampilan Wali yang diawaki Faank (vocal), Apoy (gitar), Tomi (drum), Nunu (bass), dan Ovie (keyboard & synt) itu membawakan sebanyak 11 lagu, dimulai dari lagu berjudul Tetap Bertahan.

Lagu pembuka Tetap Bertahan kemudian disusul lagu Yank itu, segera disambut hangat oleh para penggemarnya di Palu dengan ikut menyanyikan lagu tersebut. Dalam kesempatan itu, Faank, sang vokalis sempat juga mempersembahkan sebuah lagu khusus bagi para korban gempa di Padang, Sumatera Barat yang berjudul Baik-baik Sayang.

"Ini lagu khusus warga di Kota Palu, khususnya korban musibah gempa di Padang," kata Faank.

Konser yang berlangsung lebih dari satu jam ini ditutup dengan lagu pamungkas dari album kedua mereka yakni Cari Jodoh. Konser tersebut berlangsung aman dan lancar, di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian setempat. (ant/bun/kpl)

Sumber: http://www.sapos.co.id/berita/index.asp?IDKategori=292&id=1755

Read more

Mengenalkan Sekolah pada Suku Terasing Kaili Da'a

Suku Kaili Da`a adalah salah satu suku mendiami wilayah Sulawesi Tengah. Suku Kaili Da`a menggunakan bahasa Kaili dengan dialek Da`a. Orang-orang suku Kaili Da`a tidak pernah duduk di bangku sekolah..

Orang-orang Suku Kaili mendiami daerah perbukitan di enam kecamatan wilayah Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah sampai ke Mamuju Utara di wilayah Sulawesi Barat. Masyarakat Kaili Da’a memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan menanam tanaman semusim seperti jagung, padi ladang, umbi, dan kacang-kacangan. Ini mereka lakukan karena kehidupan nomaden mereka yang mengharuskan untuk menganut sistem ladang berpindah.

Untuk sampai ke desa-desa orang Kaili Da’a adalah suatu pekerjaan yang terbilang sulit, selain kontur perbukitan terjal dan sulitnya medan, transportasi ke wilayah ini pun terbilang sulit didapat. Kita hanya bisa menggunakan sepeda motor (ojek) dari kota Palu (ibukota Propinsi Sulawesi Tengah), yang jaraknya kurang-lebih 80 KM, ditambah berjalan khaki sejauh 10 KM menapaki bukit terjal.

Tidak Mengenal Pendidikan Kesulitan akses ini yang menjadikan mereka tetap terasing dan nyaris terisolasi dari peradaban modern. Hingga di abad teknologi muktahir yang berkembang pesat di kota-kota dimana kita tinggal, Orang Kaili tak pernah mengadopsi satu bagian pun dari kemajuan teknologi itu. Anak-anak mereka bertumbuh apa adanya dengan pengetahuan yang minim yang tak lebih dari miskinnya peradaban kebudayaan Kaili. Ketertinggalan mereka sangat miris untuk dilihat.
		Sekolah Pertama di Kaili Pertengahan Juni 2008, PESAT mengirimkan dua orang tenaga pengajarnya untuk membangun generasi baru Suku Kaili Da’a, membangun sekolah darurat dan mengajarkan pendidikan di sana. Penghujung Agustus 2008, sekolah perdana di suku terasing ini pun meluncur, dan antusias anak-anak Kaili mengalir deras mengikuti dan menikmati indahnya saat-
saat duduk di “ruang kelas”, menggenggam erat pensil di atas selembar kertas sembari melipat siku tangan mereka di atas meja belajar darurat hasil kerajinan tangan guru baru mereka. Wajah-wajah lugu yang haus pengetahuan baru itu nampak serius, tegang, berpikir keras berusaha mencerna, dada mereka nampak membusung, bahagia, seperti anak-anak yang baru mendapat mainan baru. Sesekali mereka tertawa terbahak-bahak, rona-rona merah membuat siluet di wajah mereka, disaat belajar hal baru dari guru mereka.
Awalnya sekolah diadakan di Bantaya, istilah untuk balai pertemuan adat bagi Suku kaili, kini Sedikitnya ada 50 anak usia sekolah berbaris rapih penuh semangat setiap pagi memasuki dua ruang kelas di “sekolah baru” mereka yang ala kadarnya, yang dinding dan lantainya terbuat dari papan dan beratap rumbia. Satu bangunan sekolah yang berdiri agak miring di tengah sabana di tanah datar di punggung bukit hasil gorong-royong masyarakat Kaili. http://www.pesat.org/news_nol.html

Read more

Dari Palu Mempertahankan Ambalat

KS – Bila tak ada aral melintang, tak lama lagi kita akan menyaksikan pesawat-pesawat tempur F15 di udara Sulawesi Tengah, menyusul rencana TNI-AU membangun pangkalan udara di Palu. Sulteng dianggap  sangat strategis mempertahankan Kepulauan Ambalat yang masih disengketakan dengan negara jiran, Malaysia. Bandara Mutiara, Palu pun berpeluang jadi bandara internasional.


Selain, Tarakan di Kaltim, Palu di Sulteng adalah wilayah yang paling dekat dengan Ambalat. Tim dari pesawat intai milik TNI-AU yang bermarkas di Makassar, baru-baru ini datang melakukan survey di Kota Palu. Setibanya di Bandara Mutiara, Tim asset Koops AU II Makassar yang dipimpin Letkol Tek Pipip Ismulyanto, langsung bertemu Walikota Palu,  Rusdy Mastura, untuk membahas lokasi yang akan dijadikan benteng pertahanan TNI-AU bila benar-benar terjadi perang memperebutkan  Ambalat.

Salah satu dari tim lima orang itu,  adalah Mayor Sus Ridwan Lamadjido, mantan Kepala Detasemen TNI-AU Palu.

Sebelum meninjau  lokasi, tim dari TNI-AU tersebut bertemu Walikota Rusdy Mastura bersama dinas terkait, Kepala Bandara Mutiara dan Dinas Perhubungan serta aparat kelurahan setempat.

“Rencananya Detasemen TNI-AU akan dibangun di sekitar Bandara Mutiara Palu. Kita menunggu kesiapan Pemerintah Kota Palu menghibahkan lokasi seluas 24 hektar tersebut,’’ jelas Mayor Sus Ridwan Lamadjido kepada Radar Sulteng.

Menurut Ridwan, keberadaan Detasemen TNI-AU di Palu sangat vital karena wilayah Sulteng dan Tarakan berdekatan langsung dengan Ambalat yang menjadi sengketa dengan Malaysia. Detasemen TNI-AU di Tarakan sudah diresmikan dua bulan lalu. Di Palu sendiri masih menunggu realisasi Pemkot.

‘’Nantinya Detasemen TNI-AU, di Tarakan dan Mutiara Palu akan menjadi benteng pertahanan pesawat tempur TNI-AU bila kasus Ambalat berunjung perang,’’ tegasnya.

Keberadaan Detasemen TNI-AU di Bandara Mutiara Palu nantinya lanjut Ridwan, sangat strategis karena merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan Ambalat dan masuk jalur Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan sekaligus memudahkan pesawat tempur untuk mengisi bahan bakar. ‘’Ini bagian strategis TNI-AU dalam menjaga kepulauan RI dari ancaman Negara asing,’’ sebutnya.

Bahkan,  kata  Kasubsi Kumniterkam Koops AU II Makassar tersebut, Detesemen TNI-AU Palu akan dijadikan Lapangan Undara (Lanud) tipe C sekaligus menjadi pangkalan Aju (Pertahanan). Untuk mendukung program tersebut, harus dibangun  Apron khusus TNI-AU dan taxiway intersection, hanggar, kantor, mess, pos jaga dan shelter pesawat tempur. ‘’Untuk runway menggunakan landasan yang ada karena ke depan salah satu kriteria meningkatkan fasilitas Bandara harus ada pangkalan TNI-AU,’’ tegasnya. seraya mengatakan Bandara Balikpapan tidak bisa lagi dikembangkan karena sudah berada di pinggir laut.

Untuk mendukung program Mabes TNI-AU tersebut tambah Ridwan, diperlukan dukungan semua pihak termasuk pemerintah Sulteng karena selain untuk pangkalan TNI-AU sebagai landasan pertahanan, juga untuk pengembangan Bandara Mutiara Palu sebagai bandara Internasional yang akan jadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.

Sumber: www.radarsulteng.com

Read more